Berita Jakarta, Asajabar.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, resmi menutup Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, pada Jumat (15/11/2024).
Dalam pidatonya, Ossy menekankan pentingnya penguatan sinergi dan kolaborasi antarinstansi guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama dalam mengatasi kasus-kasus pertanahan.
“Melalui komunikasi, sinergi, dan kolaborasi, kita bisa bekerja dengan lebih baik. Hilangkan ego sektoral dan tingkatkan koordinasi.
Kepala Kantor Wilayah harus selalu dekat dengan Kajati, Kapolda, dan jajarannya. Dengan sinergi yang kuat, mafia tanah akan berpikir dua kali sebelum bertindak,” ujar Ossy.
Ossy juga berharap bahwa hasil rapat koordinasi ini dapat menjadi landasan nyata untuk memberantas mafia tanah di tahun 2025 dan seterusnya.
“Arahan dan diskusi selama Rakor ini harus bisa menghasilkan visi dan misi yang jelas untuk melawan mafia tanah,” tambahnya.
Menurut Ossy, transformasi modus operandi kejahatan pertanahan menuntut Satgas Anti-Mafia Tanah untuk terus beradaptasi dan mengasah kecerdikan dalam menghadapi ancaman baru.
Sinergi dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kementerian Pertahanan disebut akan memperkuat upaya pemberantasan mafia tanah.
“Kolaborasi ini menjadi kekuatan besar dalam melawan mafia tanah di tahun 2025. Yang utama adalah manfaatnya harus dirasakan oleh masyarakat, khususnya mereka yang lemah secara hukum dan ekonomi. Mereka ini yang perlu kita prioritaskan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ossy menyampaikan apresiasi kepada Satgas Anti-Mafia Tanah atas kinerja mereka selama ini yang berhasil menyelamatkan aset negara dan masyarakat.
Ia juga menyebut penghargaan yang diberikan kepada 97 pihak sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi dan integritas mereka dalam mencegah dan menyelesaikan tindak pidana pertanahan.
Penghargaan berupa pin emas dan piagam diberikan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, pada pembukaan Rakor sehari sebelumnya, Kamis (14/11/2024).
Dalam Rakor ini, laporan juga disampaikan oleh Ketua Satgas Anti-Mafia Tanah yang juga Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Arif Rachman, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya.
Dengan semakin kuatnya sinergi dan koordinasi antarinstansi, pemerintah optimis langkah pemberantasan mafia tanah akan semakin efektif dan berdampak positif bagi masyarakat luas.
