Masyarakat Diminta Tolak Money Politik dan Sembako Politik Jelang Pemilu 2024

- Redaktur

Jumat, 19 Januari 2024 - 20:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Tina Wiryawati S.H.

Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Tina Wiryawati S.H.

Berita Ciamis, Asajabar.com – Masyarakat diminta untuk menolak berbagai bentuk kecurangan yang mungkin terjadi menjelang Pemilu 2024, seperti money politik dan sembako politik.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Tina Wiryawati S.H.

Ia mengingatkan bahwa pemilu adalah hak dan kewajiban rakyat untuk menentukan masa depan bangsa yang lebih baik.

“Jangan sampai kita tergoda dengan uang atau sembako yang ditawarkan oleh calon legislatif atau partai politik,” ungkap Tina, Jumat (19/1/2024).

Perilaku tersebut adalah bentuk kecurangan yang merugikan kita sendiri. Kita harus memilih berdasarkan hati nurani dan visi-misi yang ditawarkan oleh calon-calon yang ada,” kata Tina, yang merupakan anggota dewan dari Fraksi Gerindra.

Baca Juga :  DKM Masjid Al Ikhlas Kemenag Ciamis Sembelih 3 Sapi dan Salurkan 5 Domba pada Iduladha 1447 H

Tina mengatakan, money politik dan sembako politik adalah isu yang selalu muncul menjelang pemilu.

Ia meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi secara ketat praktik-praktik tersebut dan memberikan sanksi tegas bagi yang melanggar.

“Money politik dan sembako politik adalah bentuk pelanggaran pemilu yang harus dicegah dan ditindak. Bawaslu harus proaktif dan tegas dalam mengawasi dan menindaklanjuti laporan-laporan yang masuk dari masyarakat atau peserta pemilu,” ujarnya.

Baca Juga :  Khutbah Iduladha di Alun-alun Ciamis Angkat Penguatan Moral dan Ekonomi Umat

Tina juga mengapresiasi upaya Bawaslu dalam mengedukasi masyarakat dan peserta pemilu tentang pentingnya pengawasan dalam pemilu.

Ia berharap, dengan adanya edukasi tersebut, masyarakat dan peserta pemilu dapat ikut mengawasi jalannya pemilu yang damai dan berkualitas.

“Pengawasan dalam pemilu adalah tanggung jawab bersama. Bukan hanya Bawaslu, tapi juga masyarakat dan peserta pemilu. Dengan pengawasan yang baik, kita dapat menghasilkan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis,” pungkasnya. (TONY/ASAJABAR)

Berita Terkait

PKS Ciamis Tebar Ratusan Ikan, Warga Antusias Ikuti Mancing Gratis
Aksi Aliansi Ormas di Pendopo Indramayu Minta Klarifikasi Pernyataan Staf Khusus Bupati
Ratusan Warga Hadiri Syukuran Kemenangan Kuwu Rancahan Terpilih
Pleno Pilwu Babakan Jaya Tetapkan Masirin sebagai Pemenang dengan Selisih 665 Suara
Golkar Ciamis Rayakan HUT ke-61, Perkuat Komitmen Kebersamaan dan Sinergi dengan Pemerintah
Estafet Kepemimpinan PKS Ciamis Resmi Beralih ke Didi Sukardi
PKS Tetapkan Struktur Baru, Ini Respons Miranti Mayangsari
DPD PKS Ciamis Gelar Musyawarah Cabang Serentak, Lantik Pengurus DPC 2025–2028

Berita Terkait

Minggu, 31 Mei 2026 - 17:17 WIB

Kementerian ATR/BPN Salurkan Hewan Kurban, Perkuat Kepedulian Sosial kepada Masyarakat

Minggu, 31 Mei 2026 - 15:49 WIB

Menteri Nusron Ajak Umat Perkuat Ketakwaan dan Kepedulian Sosial

Minggu, 31 Mei 2026 - 13:02 WIB

Sekjen ATR/BPN Minta ASN Tak Ragu Beri Pelayanan karena Takut Ambil Keputusan

Sabtu, 30 Mei 2026 - 21:50 WIB

Pemilik Tanah Kini Bisa Ajukan Plotting Bidang Tanah Secara Online melalui Sentuh Tanahku

Sabtu, 30 Mei 2026 - 21:38 WIB

Ossy Dermawan Dorong Pemda, BPN, dan Aparat Hukum Perkuat Sinergi Lewat GTRA

Selasa, 26 Mei 2026 - 17:55 WIB

ATR/BPN Minta Masyarakat Cermat dalam Proses Jual Beli Tanah

Selasa, 26 Mei 2026 - 17:43 WIB

ATR/BPN Minta Warga Segera Melapor jika Temukan Indikasi Penyerobotan Tanah

Selasa, 26 Mei 2026 - 17:32 WIB

ATR/BPN Dorong Penataan Kawasan Hutan Berkelanjutan dan Berbasis Kepastian Hukum

Berita Terbaru

error: Content is protected !!