Berita Jakarta, Asajabar.com – Di tengah maraknya penyebaran informasi fiktif di era media sosial, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN untuk aktif menyampaikan informasi faktual kepada masyarakat.
“Bapak dan Ibu sekalian, saya minta staf di Kanwil (Kantor Wilayah) maupun Kantah (Kantor Pertanahan) untuk aktif menyebarkan informasi yang faktual.
Satu klik untuk menanggapi komentar itu penting dalam membangun persepsi di masyarakat,” ujar Nusron saat memimpin Rapat Pimpinan di Aula Prona, Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (13/1/2025).
Menteri Nusron juga menegaskan bahwa penyebaran informasi negatif yang berulang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian ATR/BPN.
“Saat ini, sumber informasi bukan lagi koran saja. Kita harus siap berperang opini di media sosial,” tambahnya.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Karo Humas), Harison Mocodompis, mengungkapkan bahwa Kementerian ATR/BPN menjadi salah satu kementerian yang paling sering diberitakan pada tahun 2024.
“Tahun lalu, kita disebutkan media sebanyak 151.288 kali. Tone pemberitaan terdiri atas 56 persen positif, 42 persen netral, dan hanya dua persen negatif. Peringkat pertama ditempati Kementerian Agama, sedangkan peringkat ketiga diraih Kementerian Keuangan,” jelas Harison.
Selain isu kehumasan, rapat yang digelar secara daring dan luring ini juga membahas berbagai isu strategis lainnya. Sekretaris Jenderal Suyus Windayana memaparkan penyusunan aturan baru, sementara Karo Kepegawaian Elijas B. Tjahajadi membahas penataan pegawai.
Serapan anggaran dipaparkan oleh Kepala Biro Perencanaan, Dony Erwan, dan rencana renovasi serta pembangunan kantor baru dijelaskan oleh Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Awaludin.
Rapat ini turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN, serta Kepala Kanwil BPN Provinsi dan jajarannya yang mengikuti secara daring dari seluruh Indonesia.
