Menteri ATR/BPN Ajak Pemda Jateng Dukung Paradigma Pertanahan Modern

- Redaktur

Minggu, 20 April 2025 - 17:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kementerian ATR/BPN.

Kementerian ATR/BPN.

Berita Semarang, Asajabar.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak pemerintah daerah (Pemda) di Jawa Tengah untuk berperan aktif dalam menerapkan Paradigma Administrasi Pertanahan Modern. Ajakan ini disampaikan dalam Dialog Bersama Gubernur serta Bupati/Wali Kota se-Jawa Tengah yang digelar di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (17/4/2025).

Dalam paparannya, Nusron menjelaskan bahwa paradigma pertanahan modern mencakup empat klaster utama, yaitu land tenure, land value, land use, dan land development. Keempatnya disebut menjadi fondasi sistem pertanahan yang adil, transparan, dan mendukung investasi daerah.

“Land tenure menyangkut legalitas hak atas tanah, termasuk sertipikasi, penyelesaian konflik, dan Reforma Agraria. Pemda memiliki peran penting dalam menyusun subjek Reforma Agraria karena gubernur dan bupati adalah Kepala Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA),” ujar Nusron.

Baca Juga :  Perkuat Sinergi Berantas Mafia Tanah, Menteri Nusron Apresiasi 75 Penerima Penghargaan dari 25 Provinsi

Ia juga menyoroti peran kepala desa dalam memastikan validitas Surat Keterangan Tanah (SKT), yang menurutnya sering menjadi sumber awal konflik.

“Konflik pertanahan sering kali bermula dari SKT yang tidak valid. Ini harus jadi perhatian bersama,” tambahnya.

Terkait land value, Nusron menjelaskan perbedaan antara Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). ZNT ditetapkan sebagai acuan utama penilaian nilai tanah dan diperbarui setiap tiga tahun, sementara NJOP disesuaikan tiap tahun.

“ZNT adalah referensi utama. NJOP bisa fluktuatif tergantung blok tanah. Maka dari itu, Pemda harus aktif memanfaatkan dan menyosialisasikan informasi ini kepada masyarakat,” jelasnya.

Dalam klaster land use, ia mendorong Pemda untuk menyusun dan memanfaatkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta mengedukasi masyarakat agar menggunakan tanah sesuai peruntukan.

Baca Juga :  Tak Segera Balik Nama Waris, Sertipikat Tanah Berpotensi Picu Sengketa Keluarga

Sementara pada aspek land development, ia menekankan pentingnya pengendalian pembangunan melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang berbasis pada tata ruang dan isu lingkungan.

Menutup pertemuan, Nusron menyampaikan masukan mengenai hambatan dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), terutama terkait keterbatasan fiskal dan ketidakmampuan masyarakat membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Kami meminta kepala daerah di Jawa Tengah meniru langkah Jawa Timur, yang membebaskan BPHTB bagi masyarakat miskin ekstrem penerima sertifikat PTSL. Ini bentuk nyata keberpihakan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Berita Terkait

Cegah Alih Fungsi Lahan, Nusron Wahid Minta Penanganan Kejahatan Pertanahan Diperluas
Wamen ATR/BPN Terima Delegasi Timor-Leste, Bahas Sistem Pengelolaan dan Pendaftaran Tanah
Perkuat Sinergi Berantas Mafia Tanah, Menteri Nusron Apresiasi 75 Penerima Penghargaan dari 25 Provinsi
Menteri ATR/BPN: Tiga Provinsi Masih di Bawah Target Penetapan LP2B 87 Persen
11 Perusahaan Terindikasi Terlibat Karhutla, ATR/BPN Siapkan Pembatalan HGU
Menteri Nusron Evaluasi HGU 11 Korporasi Terkait Karhutla, Ada yang Dicabut hingga Tak Diperpanjang
ATR/BPN Imbau Warga Bogor Alihkan Sertipikat Analog ke Elektronik
Tak Perlu Bolak-balik ke Kantor Pertanahan, ATR/BPN Hadirkan Layanan Keliling di Ruang Publik

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 20:00 WIB

Minat Generasi Muda terhadap Seni Baca Al-Qur’an Jadi Tantangan

Sabtu, 7 November 2026 - 12:33 WIB

Perkuat 13 Program Prioritas, BAZNAS Ciamis Jalin Sinergi dengan BAZNAS Jabar

Kamis, 29 Oktober 2026 - 21:27 WIB

Koperasi Baru di Ciamis Didorong Lebih Profesional Lewat Pelatihan dan Pendampingan

Senin, 19 Oktober 2026 - 19:28 WIB

Retribusi Wisata Ciamis Capai 80 Persen hingga Oktober 2026, Situ Lengkong Panjalu Jadi Penyumbang Terbesar

Kamis, 15 Oktober 2026 - 15:47 WIB

Kemenag Ciamis Deklarasikan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM, Itjen Tekankan Perubahan Mindset

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 16:02 WIB

Petakan Potensi Konflik Kepentingan, ASN Kemenag Ciamis Diminta Jujur Isi Formulir COI

Jumat, 9 Oktober 2026 - 19:30 WIB

Ketua MUI Ciamis Pimpin Salat Istisqa, Ajak Masyarakat Berdoa Memohon Hujan

Selasa, 6 Oktober 2026 - 20:46 WIB

Disnakkan Ciamis dan MUI Bekali Juru Sembelih dengan Kompetensi Syariat dan Teknis

Berita Terbaru

error: Content is protected !!