Berita Jakarta, Asajabar.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengusulkan kerja sama strategis dengan Kementerian Transmigrasi untuk menyukseskan program Kebijakan Satu Peta (One Map Policy).
Kolaborasi ini diharapkan mampu menyelesaikan berbagai persoalan batas tanah di kawasan transmigrasi, terutama yang melibatkan tumpang tindih lahan.
“Kita akan menyelesaikan tiga hal melalui One Map Policy, yaitu peta kawasan batas transmigrasi dengan hutan dan Areal Penggunaan Lahan (APL) lainnya, peta bidang tanah di kawasan transmigrasi, serta persoalan tumpang tindih lahan,” ujar Nusron Wahid dalam pertemuan di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (10/1/2025).
Sebagai langkah konkret, Kementerian ATR/BPN telah menjalankan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) yang sebelumnya melibatkan Kementerian Kehutanan.
Proyek ini kini diperluas dengan melibatkan Kementerian Transmigrasi untuk meminimalkan potensi konflik antar instansi, khususnya terkait sertifikasi lahan di kawasan transmigrasi.
Pemerintah juga telah mendapatkan dukungan pendanaan dari World Bank untuk mendukung implementasi Kebijakan Satu Peta.
Menteri Nusron menegaskan pentingnya optimalisasi penggunaan dana tersebut. “Dana ini harus dimanfaatkan agar masalah selesai,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman, menyambut positif kolaborasi ini. Ia menilai persoalan lahan menjadi isu krusial yang memerlukan penyelesaian segera.
“Kami setuju untuk mengikuti program ILASPP dan meminta dukungan penuh dari Kementerian ATR/BPN. Ini menjadi program unggulan kami dalam menyelesaikan masalah lahan,” ujar Iftitah Sulaiman.
Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian ATR/BPN dalam memfasilitasi penyelesaian persoalan tanah.
“Kami berterima kasih kepada Pak Menteri ATR/BPN. Program ini menjadi bagian penting dari penyelesaian masalah lahan, dan kami siap menindaklanjuti dengan kerja nyata,” lanjutnya.
Kolaborasi ini diharapkan menjadi solusi atas kendala pengelolaan lahan, termasuk memperkuat koordinasi antar kementerian dalam mewujudkan kebijakan tata ruang yang efektif dan efisien. Selain itu, program ini juga diyakini mampu mengatasi masalah tumpang tindih lahan yang sering terjadi di kawasan transmigrasi.
Dalam pertemuan tersebut, hadir Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, bersama jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Turut hadir pula Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Muh Aris Marfai; Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Kemenko Infra, Nazib Faizal; serta jajaran Pimpinan Tinggi dari Kementerian Transmigrasi.
Kolaborasi ini menjadi langkah konkret pemerintah untuk mewujudkan tata kelola lahan yang lebih baik dan mengurangi konflik agraria yang selama ini menghambat pembangunan di kawasan transmigrasi.
