Menteri ATR/BPN dan Panglima TNI Tingkatkan Kerja Sama Tangani Konflik Pertanahan

- Redaktur

Selasa, 12 November 2024 - 14:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri ATR/BPN saat bertemu dengan Pamgliman TNI.

Menteri ATR/BPN saat bertemu dengan Pamgliman TNI.

Berita Jakarta, Asajabar.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid melakukan kunjungan resmi ke Gedung Subden Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) di Jakarta, Senin (11/11/2024).

Kedatangan Menteri Nusron disambut langsung oleh Panglima TNI Agus Subiyanto dalam sebuah upacara kehormatan.

Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara Kementerian ATR/BPN dan TNI dalam penanganan konflik pertanahan yang semakin kompleks, terutama yang melibatkan mafia tanah.

Menteri Nusron menyampaikan undangan kepada Panglima TNI untuk hadir dan memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan yang akan digelar oleh Kementerian ATR/BPN dalam waktu dekat.

Baca Juga :  Sulawesi Utara Jadi Pilot Project Penguatan Pelayanan Pertanahan dan Pencegahan Korupsi

Selain itu, Menteri Nusron meminta agar TNI melaporkan aset-aset tanah bermasalah yang terkait dengan korporasi, kelompok masyarakat, maupun perseorangan.

Upaya ini dilakukan untuk menertibkan dan mengamankan aset milik TNI, sehingga penanganannya dapat dilakukan dengan lebih optimal.

Panglima TNI Agus Subiyanto menyambut baik inisiatif ini dan menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kementerian ATR/BPN dalam mengelola urusan pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan aset-aset milik TNI.

Agus juga mengapresiasi komitmen kementeriamenyerin dalam menangani sengketa pertanahan, terutama yang melibatkan institusi TNI.

Baca Juga :  Aceh Jadi Provinsi Pertama Terapkan Integrasi Data Spasial dengan ATR/BPN

Dalam pertemuan ini, Menteri Nusron didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Iljas Tedjo Prijono, serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat Harison Mocodompis.

Sementara dari pihak TNI, hadir pula Kepala Staf Umum TNI, Asisten Intelijen, Asisten Operasi, Asisten Personel, Asisten Logistik Panglima TNI, dan Kababinkum TNI.

Kegiatan ini menandai langkah konkret Kementerian ATR/BPN dan TNI dalam menghadapi tantangan permasalahan pertanahan di Indonesia, dengan harapan menciptakan sinergi antar-lembaga dalam penyelesaian konflik tanah demi kemaslahatan bangsa.

Berita Terkait

Masyarakat Diminta Pahami Fungsi Pengecekan Sertipikat dan SKPT
KAN Sitapa Nilai Sertipikat Tanah Ulayat Perkuat Perlindungan Aset Nagari
Rakor ATR/BPN dan Kepala Daerah Kalsel Bahas LP2B hingga Legalitas Sawit
Sertipikat Elektronik dan Sentuh Tanahku Permudah Verifikasi Data Pertanahan
Pemda se-Sulut Dilibatkan dalam Program Pencegahan Korupsi dan Penguatan Tata Kelola Pertanahan
Inovasi LARIS MANIS Permudah Layanan Pertanahan di Kabupaten Tangerang
Aceh Jadi Provinsi Pertama Terapkan Integrasi Data Spasial dengan ATR/BPN
Sulawesi Utara Jadi Pilot Project Penguatan Pelayanan Pertanahan dan Pencegahan Korupsi

Berita Terkait

Senin, 18 Mei 2026 - 22:19 WIB

Masyarakat Diminta Pahami Fungsi Pengecekan Sertipikat dan SKPT

Senin, 18 Mei 2026 - 21:58 WIB

KAN Sitapa Nilai Sertipikat Tanah Ulayat Perkuat Perlindungan Aset Nagari

Senin, 18 Mei 2026 - 21:48 WIB

Rakor ATR/BPN dan Kepala Daerah Kalsel Bahas LP2B hingga Legalitas Sawit

Minggu, 17 Mei 2026 - 14:25 WIB

Pemda se-Sulut Dilibatkan dalam Program Pencegahan Korupsi dan Penguatan Tata Kelola Pertanahan

Minggu, 17 Mei 2026 - 13:55 WIB

Inovasi LARIS MANIS Permudah Layanan Pertanahan di Kabupaten Tangerang

Minggu, 17 Mei 2026 - 13:38 WIB

Aceh Jadi Provinsi Pertama Terapkan Integrasi Data Spasial dengan ATR/BPN

Sabtu, 16 Mei 2026 - 23:19 WIB

Sulawesi Utara Jadi Pilot Project Penguatan Pelayanan Pertanahan dan Pencegahan Korupsi

Sabtu, 16 Mei 2026 - 23:08 WIB

Wamen Ossy Dorong Reformasi Struktur Kantah agar Lebih Adaptif terhadap Dinamika Wilayah

Berita Terbaru

error: Content is protected !!