Menteri ATR/BPN Dorong Percepatan Pengembangan Kebijakan One Map Policy

- Redaktur

Sabtu, 9 November 2024 - 18:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid ketika memberikan pidato.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid ketika memberikan pidato.

Berita Jakarta, Asajabar.com — Dalam rangka memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang 2024, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan Talkshow Tata Ruang di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jumat (8/11/2024).

Acara ini dihadiri oleh Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, yang menyoroti pentingnya penerapan One Map Policy dan One Spatial Planning Policy sebagai solusi untuk mengatasi persoalan tata ruang serta mendukung pertumbuhan investasi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

“Isu ini penting agar negara hadir memberikan solusi bagi rakyat dan dunia usaha, yang merupakan bagian dari masyarakat. Kita harus menyelesaikan masalah ini bersama, terutama bagi pelaku usaha, sehingga bisa menjadi bagian dari upaya bersama menuntaskan persoalan yang ada,” ujar Menteri Nusron.

Menteri Nusron menjelaskan bahwa lambatnya pengembangan One Map Policy menjadi penghambat dalam pengurusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), yang merupakan salah satu syarat dasar untuk perizinan usaha.

Hingga kini, Indonesia baru memiliki 541 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dengan 278 di antaranya yang telah terintegrasi dengan sistem OSS (Online Single Submission).

Baca Juga :  PJS Serahkan Dokumen ke Dewan Pers, Tempuh Tahap Verifikasi Menuju Organisasi Konstituen

Diperlukan setidaknya 2.000 RDTR untuk mendukung pelaksanaan One Map Policy, sehingga masih ada 1.500 RDTR yang harus diselesaikan dengan peta skala 1:5.000 guna mencapai akurasi yang diharapkan.

Menteri Nusron juga menekankan pentingnya One Spatial Planning Policy atau Kebijakan Satu Rencana Tata Ruang, yang bertujuan mengatasi permasalahan tata ruang akibat kewenangan yang tersebar di berbagai instansi.

“Dengan kebijakan ini, tata ruang dapat disatukan sehingga zona makro dan mikro lebih jelas, mencegah tumpang tindih dan konflik,” jelas Nusron.

Menurutnya, percepatan pengurusan KKPR harus dilakukan tanpa mengurangi akuntabilitas dan keakuratan.

“Intinya, kita ingin layanan cepat namun tetap akurat dan memitigasi risiko, menjaga kepatuhan pada aturan, dan mempertahankan ekosistem yang ada,” tuturnya.

Dirjen Tata Ruang ATR/BPN, Dwi Hariyawan, dalam laporannya menyebutkan bahwa talkshow ini diikuti oleh lebih dari 200 peserta, baik secara langsung maupun daring.

Ia berharap acara ini menjadi wadah untuk menyerap masukan demi perencanaan tata ruang yang lebih kuat dan mendukung pembangunan berkelanjutan di masa depan.

Baca Juga :  Pengembangan Gunung Sawal Disiapkan Jadi Model Konservasi dan Investasi Berkelanjutan di Ciamis

“Semoga kita terus berkomitmen untuk menata ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan untuk bangsa Indonesia. Bersama Menata Ruang untuk Semua,” ucap Dwi.

Talkshow yang mengangkat topik One Spatial Planning Policy ini dipandu oleh Jurnalis Senior Kompas TV, Rosiana Silalahi.

Hadir sebagai narasumber antara lain Plt. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Herban Heryandana, Kepala Pusat Pengkajian Strategis Penelitian dan Pengembangan TNI Marsda TNI Jorry Soleman Koloay, Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo, dan perwakilan dari Dirjen Mineral dan Batubara Cecep Mochammad Yasin.

Sejumlah perwakilan organisasi profesional, seperti Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI), Ikatan Ahli Perencanaan (IAP), dan World Resources Institute (WRI) Indonesia, turut hadir sebagai penanggap.

Acara ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam penguatan kebijakan tata ruang nasional untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. (TN)

Berita Terkait

Pengembangan Gunung Sawal Disiapkan Jadi Model Konservasi dan Investasi Berkelanjutan di Ciamis
Sekjen ATR/BPN Dorong Pejabat Administrator Fokus Hadirkan Solusi bagi Masyarakat
Pemerintah Perkuat Sinergi Percepatan Sertipikasi Tanah MBR
Dalu Agung Darmawan Tekankan Anggaran 2027 Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat
Ossy Dermawan: Tata Ruang Harus Jadi Panglima Pembangunan dan Investasi di Bali
ATR/BPN Perkuat Transformasi Organisasi dan Pelayanan, Nusron: Rakyat Harus Menjadi Raja dalam Pelayanan
Calon Taruna Politeknik Agraria STPN Jalani Wawancara, Penentu Menuju Pendidikan Kedinasan ATR/BPN
Dampingi Presiden Prabowo di Panen Raya TNI, Menteri ATR/BPN Tegaskan Pentingnya Perlindungan Lahan Pertanian

Berita Terkait

Rabu, 22 Juli 2026 - 09:05 WIB

Kantor Pertanahan Ciamis Perkuat Komitmen Pelayanan Lewat Estafet Kepemimpinan

Rabu, 15 Juli 2026 - 22:04 WIB

MUI Ciamis Soroti LGBTQ, Minta Sinergi Pemerintah, Keluarga, dan Tokoh Agama Diperkuat

Jumat, 10 Juli 2026 - 12:56 WIB

BBWS Citanduy Percepat Pembangunan Irigasi Lewat P3-TGAI di 73 Lokasi

Selasa, 7 Juli 2026 - 17:15 WIB

PASI Kota Tasikmalaya Periode 2026-2031 Fokus Lestarikan Budaya Sunda dan Perkuat Ketahanan Keluarga 

Kamis, 25 Juni 2026 - 21:01 WIB

Perlindungan Anak Yatim Jadi Pesan Utama Gebyar Muharram Roudlotunnisa Masjid Agung Ciamis

Kamis, 25 Juni 2026 - 20:27 WIB

Momentum Muharam, Kemenag Ciamis Tebar Kepedulian untuk Anak Yatim dan Disabilitas

Kamis, 25 Juni 2026 - 14:03 WIB

Jamaah Majelis Taklim Roudlotunnisa Masjid Agung Ciamis Kompak Sisihkan Rezeki untuk Anak Yatim

Kamis, 25 Juni 2026 - 09:20 WIB

Jemaah Haji Ciamis Kembali ke Tanah Air, PPIH Ingatkan Jaga Kemabruran Haji

Berita Terbaru

error: Content is protected !!