Berita Semarang, Asajabar.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendorong percepatan sertipikasi tanah dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini disampaikan dalam Dialog Bersama Gubernur dan Kepala Daerah se-Jawa Tengah yang digelar di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (17/4/2025).
Dalam paparannya, Menteri Nusron menyebutkan bahwa dari total 2,2 juta hektare tanah di Jawa Tengah, sekitar 19 persen masih belum terpetakan dan belum bersertipikasi. Sementara itu, dari target 322 RDTR, baru 60 yang telah tersedia di wilayah tersebut.
“Jika tidak segera disertipikasi, tanah-tanah ini berpotensi memicu konflik di kemudian hari. Karena itu, dibutuhkan kerja sama erat antara Kementerian ATR/BPN, gubernur, serta para bupati dan wali kota,” tegas Nusron.
Ia juga menyoroti pentingnya pendayagunaan tanah-tanah tidak produktif, termasuk tanah dengan status Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah habis masa berlakunya. Menurutnya, kepastian hukum atas tanah dapat meningkatkan nilai tanah dan mendorong masuknya investasi.
“Investor sebelum masuk akan melihat lokasi dan status hukumnya. Maka kita harus pastikan keduanya jelas. Karena itulah pentingnya RDTR,” ujarnya.
Menteri Nusron meminta komitmen semua pihak untuk menuntaskan kekurangan RDTR dalam tiga tahun ke depan. Ia menekankan bahwa penyusunan RDTR juga harus memperhatikan aspek ketahanan pangan, terutama untuk menghindari alih fungsi lahan sawah yang termasuk dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
“Jangan sampai RDTR yang disusun justru mengorbankan lahan pertanian menjadi kawasan industri atau permukiman. Ketahanan pangan tetap prioritas utama,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Nusron juga menyerahkan 474 sertipikat aset Barang Milik Daerah (BMD), yang terdiri atas 31 sertipikat untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 443 sertipikat untuk pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah.
Turut hadir mendampingi Menteri ATR/BPN, Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang Reny Windyawati, Kepala Biro Humas Harison Mocodompis, dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Lampri beserta jajaran. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi serta para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah juga hadir dalam acara tersebut.
