Humas ATR/BPN, Docs.
Berita Jakarta, Asajabar.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen mendukung program pemerintah dalam penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan.
Hal ini disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, saat acara “Program 3 Juta Rumah, Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat,” yang diselenggarakan di Menara Bank Tabungan Negara (BTN), Jumat (08/11/2024).
“Untuk mendukung target pembangunan 3 juta rumah, langkah pertama kami adalah menyediakan lahan yang memadai.
Berdasarkan hitungan, terdapat sekitar 1,3 juta hektare tanah berpotensi idle. Namun, tidak semua lahan ini dapat digunakan untuk perumahan, karena sebagian juga dibutuhkan untuk program transmigrasi dan pembukaan sawah oleh Kementerian Pertanian,” ujar Nusron.
Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bekerja sama dengan BTN. Dalam sambutannya, Nusron menjelaskan bahwa ATR/BPN telah melakukan identifikasi terhadap tanah telantar yang berpotensi dimanfaatkan untuk program pembangunan.
“Untuk menyatakan suatu tanah sebagai tanah telantar, ada beberapa syarat, antara lain dua tahun setelah Hak Guna Bangunan (HGB) habis dan tidak ada pengurusan pajak dari pihak terkait.
Saat ini, kami sedang menyusun aturan agar proses penetapan tanah telantar dapat dilakukan lebih cepat, yaitu enam bulan setelah Hak Guna Usaha (HGU) habis,” jelasnya.
Nusron juga menyinggung kebijakan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), di mana tanah-tanah ini, terutama di Pulau Jawa, perlu dilindungi sesuai tata ruang yang ada.
Baca Juga : Tak Perlu Bolak-balik ke Kantor Pertanahan, ATR/BPN Hadirkan Layanan Keliling di Ruang Publik BERITA CIREBON, ASAJABAR.COM – Masyarakat kini dapat lebih mudah memperoleh informasi mengenai persyaratan dan prosedur pengurusan sertipikat tanah melalui program ATR/BPN Dekat. Program yang dihadirkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ini menyediakan mobil layanan keliling yang menjangkau pusat-pusat aktivitas masyarakat. Layanan tersebut menjadi salah satu upaya untuk mempermudah masyarakat memperoleh informasi awal sebelum mengajukan permohonan layanan pertanahan ke Kantor Pertanahan (Kantah). Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui dokumen yang harus disiapkan sehingga dapat meminimalkan kendala akibat persyaratan administrasi yang belum lengkap. Salah satu masyarakat yang merasakan manfaat layanan tersebut adalah Mukhlis. Ia mengaku sengaja mendatangi mobil layanan ATR/BPN Dekat yang disediakan Kantah Kabupaten Cirebon di kawasan Stadion Watubelah saat sedang beraktivitas pada Minggu. “Waktu hari Minggu saya kebetulan sedang jalan-jalan. Ternyata ada tenda ATR/BPN, akhirnya saya datangi untuk bertanya. Saya ini baru memiliki AJB (Akta Jual Beli) dan ingin meningkatkan menjadi sertipikat. Jadi, saya bisa mengetahui apa saja yang harus disiapkan sebelum mendatangi kantor ATR/BPN,” ujar Mukhlis. Setelah berkonsultasi langsung dengan petugas di mobil layanan keliling, Mukhlis memperoleh informasi mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk proses balik nama sertipikat. Informasi tersebut membantunya mempersiapkan dokumen secara lebih terarah sebelum mengajukan permohonan ke Kantah. “Terima kasih. Semoga setelah berkasnya lengkap nanti, proses penerbitan sertipikatnya bisa berjalan cepat,” katanya. Program ATR/BPN Dekat tidak hanya tersedia di Kabupaten Cirebon. Layanan serupa juga telah hadir di 45 Kantah yang tersebar di sejumlah provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Lokasi dan waktu pelaksanaan layanan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing Kantah. Umumnya, mobil layanan keliling ini hadir di sejumlah pusat keramaian dan ruang publik, seperti pasar, kawasan car free day (CFD), serta alun-alun kabupaten/kota. Masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan tersebut dapat mencari informasi mengenai jadwal dan lokasi pelayanan melalui Kantah setempat. Melalui ATR/BPN Dekat, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan informasi pertanahan, mulai dari konsultasi dan pengaduan pertanahan, pengecekan status tanah, pendaftaran tanah pertama kali, perubahan data sertipikat berupa nama atau alamat, hingga layanan hak tanggungan dan roya. Kehadiran layanan keliling ini diharapkan dapat memperluas akses informasi pertanahan sekaligus mendekatkan pelayanan ATR/BPN kepada masyarakat. Dengan begitu, masyarakat dapat memahami prosedur dan melengkapi persyaratan administrasi sebelum mengurus kebutuhan pertanahan secara langsung di Kantor Pertanahan.
“Jika tanah yang diidentifikasi berada dalam kawasan LSD, maka pihak yang akan membangun perumahan diwajibkan untuk menyediakan lahan sawah pengganti, guna menjaga ketahanan pangan,” tambah Nusron.
Di sisi lain, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan pentingnya dukungan dari berbagai pihak agar Program 3 Juta Rumah untuk Rakyat dapat terlaksana sesuai target.
“Saya sudah melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung dan Menteri Nusron terkait penyediaan lahan untuk program ini. Saya harapkan kerja sama yang solid agar target pembangunan dapat tercapai,” ujar Maruarar.
