Berita Jakarta, Asajabar.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menghadiri Rapat Koordinasi mengenai Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.
Rapat tersebut digelar di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan pada Selasa, 18 Maret 2025.
Salah satu keputusan penting yang diambil dalam rapat tersebut adalah penetapan 87% dari total lahan baku sawah (LBS) untuk dimasukkan dalam kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Keputusan ini didorong oleh dukungan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang menilai langkah ini sangat penting untuk menjaga ketersediaan pangan nasional.
“Jika sudah menjadi LP2B, lahan tersebut tidak boleh diubah fungsi untuk kepentingan apa pun selamanya, kecuali dengan mengganti lahan tersebut dengan tingkat produktivitas yang setara,” ujar Menteri Nusron.
Nusron menjelaskan bahwa, ke depannya, tidak hanya sawah teknis yang akan ditetapkan menjadi LP2B, tetapi juga lahan sawah tadah hujan.
Meskipun sawah tadah hujan tidak selalu produktif untuk padi, lahan ini tetap bisa digunakan untuk tanaman lain yang lebih sesuai dengan kondisi ketersediaan air.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan dua langkah utama untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional.
“Kami akan segera membuat sawah baru dan mengoptimalkan sawah yang ada untuk memastikan ketahanan pangan,” ungkapnya.
Zulkifli juga menekankan pentingnya revisi Perpres Nomor 59 Tahun 2019 yang akan menyesuaikan nomenklatur terkait perubahan kementerian dan posisi Menko.
Salah satu perubahan penting dalam revisi ini adalah perluasan cakupan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dari yang sebelumnya hanya mencakup 8 provinsi, kini akan ditambah menjadi 12 provinsi. Penambahan ini bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pengelolaan lahan pertanian di seluruh Indonesia.
Adapun 12 provinsi yang lahan sawahnya akan ditetapkan menjadi LSD antara lain Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy; Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Muh Aris Marfai; Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono; Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti; serta perwakilan kementerian/lembaga terkait.
