Berita Karawang, Asajabar.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengumpulkan sejumlah Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dalam kegiatan pengarahan yang berlangsung di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, Rabu (7/1/2026). Kegiatan ini bertujuan untuk mendengar secara langsung berbagai persoalan pelayanan pertanahan di daerah serta menyerap masukan sebagai bahan evaluasi kebijakan di tingkat pusat.
Dalam arahannya, Menteri Nusron menegaskan bahwa pertemuan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan forum strategis untuk memastikan kebijakan pertanahan yang dirumuskan pemerintah pusat selaras dengan kondisi riil di lapangan.
“Alhamdulillah saya bisa datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang. Bapak-bapak saya kumpulkan ke sini karena saya ingin mengetahui langsung persoalan yang terjadi di lapangan. Jika diperlukan perubahan kebijakan atau penyusunan regulasi baru, masukan dari daerah sangat kami butuhkan,” ujar Nusron.
Ia menekankan pentingnya keterbukaan jajaran Kantor Pertanahan dalam menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi di wilayah masing-masing. Menurutnya, evaluasi kebijakan hanya dapat dilakukan secara tepat apabila didasarkan pada kondisi nyata di lapangan.
“Saya ingin mendengar langsung apa saja kendala di daerah. Kalau memang ada aturan yang sudah tidak relevan dengan kondisi lapangan, silakan disampaikan. Dari sinilah kita bisa bersama-sama memperbaiki kebijakan dan tata kelola pertanahan,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, lima Kepala Kantor Pertanahan di Jawa Barat menyampaikan aspirasi dan laporan kondisi lapangan, yakni dari Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang. Berbagai kendala operasional, masukan, serta usulan perbaikan disampaikan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pertanahan.
Masukan yang dihimpun dalam pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Kementerian ATR/BPN dalam memperkuat tata kelola organisasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan, khususnya di Provinsi Jawa Barat.
Pertemuan ini dipandu oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yanuar Hikmat Ginanjar. Menteri ATR/BPN turut didampingi oleh Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang I Ketut Gede Ary Sucaya, serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Shamy Ardian.
