MUI Kabupaten Ciamis Ajak Masyarakat Boikot Produk Israel dan Negara Pendukungnya

- Redaktur

Senin, 13 November 2023 - 11:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua MUI Kabupaten Ciamis, KH. Saeful Ujun.

Ketua MUI Kabupaten Ciamis, KH. Saeful Ujun.

Berita Ciamis, Asajabar.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ciamis mengajak masyarakat untuk memboikot produk Israel dan Negara pendukungnya.

Ajakan boikot produk Israel tersebut berlandaskan lahirnya Fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina,” kata Ketua Umum MUI Kabupaten Ciamis, Drs. KH. Saeful Ujun kepada Asajabar, Senin (13/11/2023).

“Berdasarkan Fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI Pusat, maka MUI Daerah wajib menyebarluaskan dan juga mensosialisasikan aksi boikot produk Israel,” ucap dia.

Menurutnya, dengan tidak melakukan transaksi jual beli produk Zionis Israel baik itu makanan minuman maupun kosmetik adalah merupakan dukungan kemerdekaan terhadap Palestina.

Baca Juga :  BAZNAS Ciamis Siapkan Program Jaminan Kesehatan, 40 Desa Jadi Sasaran Awal

“Karena sebagian pendapatan perusahaan-perusahaan Zionis Israel itu digunakan untuk pembelian senjata dan melakukan agresi terhadap Palestina.

Maka dari itu Saeful Ujun mengajak masyarakat Ciamis untuk memboikot produk dari perusahaan pendukung Israel supaya pendapatan perusahaannya menurun atau bangkrut.

Pimpinan Ponpes Miftahul Ridwan Maparah tersebut menuturkan bahwa boikot ekonomi merupakan perlawanan terhadap negara yang menindas.

“Boikot produk perusahaan pendukung Israel sebagai tindakan memperjuangkan masyarakat Palestina yang tertindas agar mendapatkan kemerdekaan dan juga kebebasan.

Ini adalah salah satu jihad bagi kaum muslimin. Maka dari itu produk-produk pendukung Israel hukumnya haram jika dibeli oleh masyarakat muslim.

Baca Juga :  Saripudin Terpilih Jadi Ketua Kwarran Ciamis Periode 2026–2029, Raih 48 Suara

Ketika kita tahu bahwa produk itu merupakan bagian dari produk Israel maupun produk pendukung negara Israel, maka hukumnya haram jika dibeli,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa yang diharamkan tersebut adalah aktivitas dan perbuatannya yakni mendukung Israel untuk agresi terhadap Palestina.

Saeful Ujun juga mengaku bahwa ajakan boikot produk pendukung Zionis Israel tersebut akan terus dilakukan melalui mimbar ataupun majelis taklim.

“Semua umat Islam Ciamis juga harus mensosialisasikannya agar tidak membeli lagi produk-produk Israel,” ucap dia. (TONY/ASAJABAR)

Berita Terkait

Kementerian ATR/BPN Tegaskan Bukti Pembayaran PBB Tidak Menjamin Kepemilikan Tanah
PPAT di Bandar Lampung Akui Geotagging Bantu Tingkatkan Akurasi Data Pertanahan
Aplikasi Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Pantau Informasi dan Kepemilikan Tanah
Lindungi Hak Masyarakat Adat, ATR/BPN Dorong Percepatan Administrasi Tanah Ulayat di Tanah Papua
Perkuat Zona Integritas, Irjen ATR/BPN Minta Jajaran Utamakan Aturan dan Transparansi Pelayanan
Persiapan Badan Reforma Agraria Nasional Dimulai, ATR/BPN Siapkan SDM hingga Infrastruktur
Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 Jadi Pedoman Administrasi dan Pendaftaran Tanah Ulayat
ATR/BPN Jelaskan Prosedur Penerbitan Sertipikat Tanah Pengganti, Ada Tahapan Pengambilan Sumpah

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 19:13 WIB

Kementerian ATR/BPN Tegaskan Bukti Pembayaran PBB Tidak Menjamin Kepemilikan Tanah

Minggu, 22 November 2026 - 19:06 WIB

PPAT di Bandar Lampung Akui Geotagging Bantu Tingkatkan Akurasi Data Pertanahan

Minggu, 22 November 2026 - 18:59 WIB

Aplikasi Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Pantau Informasi dan Kepemilikan Tanah

Minggu, 22 November 2026 - 18:50 WIB

Lindungi Hak Masyarakat Adat, ATR/BPN Dorong Percepatan Administrasi Tanah Ulayat di Tanah Papua

Minggu, 22 November 2026 - 18:43 WIB

Perkuat Zona Integritas, Irjen ATR/BPN Minta Jajaran Utamakan Aturan dan Transparansi Pelayanan

Minggu, 22 November 2026 - 18:28 WIB

Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 Jadi Pedoman Administrasi dan Pendaftaran Tanah Ulayat

Minggu, 22 November 2026 - 18:20 WIB

ATR/BPN Jelaskan Prosedur Penerbitan Sertipikat Tanah Pengganti, Ada Tahapan Pengambilan Sumpah

Minggu, 22 November 2026 - 18:14 WIB

Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan: Rekomendasi Kemenko Kumham Imipas Jadi Bahan Evaluasi Kebijakan

Berita Terbaru

error: Content is protected !!