Lebih dari 80 Persen Tanah Bersertipikat, Wamen Ossy Puji Kinerja BPN Provinsi Bali

- Redaktur

Minggu, 15 Maret 2026 - 10:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Berita Bali, Asajabar.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, mengapresiasi kinerja jajaran pertanahan di Provinsi Bali yang dinilai menunjukkan kemajuan signifikan dalam pelayanan kepada masyarakat.

Apresiasi tersebut disampaikan saat sharing session bersama seluruh jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali pada Senin (9/3/2026) di Aula Kanwil BPN Provinsi Bali. Meski demikian, ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan, khususnya dalam pengelolaan dan pembaruan data pertanahan.

“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran. Bali ini sangat kritis dalam pengelolaan data pertanahan sehingga prestasi-prestasi yang sudah dicapai menjadi sesuatu yang membanggakan dan perlu terus dilanjutkan. Ke depannya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas dari data pertanahan yang ada di Bali,” ujar Ossy Dermawan.

Ia mengungkapkan bahwa di Provinsi Bali lebih dari 80 persen bidang tanah telah bersertipikat. Selain itu, sejumlah wilayah bahkan telah memiliki kelengkapan data pertanahan yang mendekati 100 persen.

Baca Juga :  PJS Mantapkan Langkah Menuju Organisasi Konstituen Dewan Pers

Capaian tersebut turut diperkuat dengan sejumlah penghargaan yang diraih jajaran pertanahan di Bali. Kanwil BPN Provinsi Bali menjadi salah satu penerima predikat Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas (WTAB) Tahun 2026 dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Predikat yang sama juga diraih oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli dan Kabupaten Klungkung. Sementara itu, Kantor Pertanahan Kota Denpasar memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Predikat WBBM merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada unit kerja instansi pemerintah yang dinilai berhasil menerapkan reformasi birokrasi, mencegah praktik korupsi, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Adapun WTAB merupakan penghargaan internal dari Kementerian ATR/BPN bagi satuan kerja yang dinilai berhasil menerapkan tata kelola administrasi yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas korupsi. Penghargaan ini juga menjadi langkah awal bagi satuan kerja untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun WBBM.

Dengan kualitas data pertanahan yang semakin baik, Ossy berharap pelayanan pertanahan di Bali dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Baca Juga :  Nusron Wahid: Layanan Pengukuran Tanah Maksimal Selesai 12 Hari Mulai Agustus 2026

“Yang pasti harus kita ketahui bersama bahwa sudah tidak zamannya lagi sekarang mengurus berkas terlalu lama. Kita harus mencari cara perbaikan supaya pelayanan kepada masyarakat bisa dilakukan secara cepat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali, Eko Priyanggodo, menyampaikan bahwa penghargaan yang diperoleh menjadi motivasi bagi seluruh unit kerja di wilayah Bali untuk terus meningkatkan kinerja dan integritas dalam pelayanan publik.

“Kita ini pada dasarnya adalah pelayan masyarakat. Karena itu, yang paling penting adalah bagaimana menghadirkan pelayanan yang baik dan memberikan kemudahan bagi masyarakat,” ujarnya.

Usai kegiatan sharing session, Ossy Dermawan melanjutkan agenda dengan melakukan room tour di lingkungan kantor. Dalam kesempatan tersebut, ia menyapa langsung para pegawai di setiap ruangan sekaligus meninjau aktivitas kerja serta pelayanan pertanahan yang sedang berlangsung.

Berita Terkait

Nusron Wahid Dorong Daerah Perkuat LP2B demi Ketahanan dan Swasembada Pangan
Komisi II DPR RI Dorong Sinergi Pusat dan Daerah Perkuat Tata Kelola Pertanahan
Nusron Wahid: Layanan Pengukuran Tanah Maksimal Selesai 12 Hari Mulai Agustus 2026
Sekjen ATR/BPN: RUU Administrasi Pertanahan Dibutuhkan untuk Atasi Tumpang Tindih Regulasi
FGD ATR/BPN Bahas RUU Administrasi Pertanahan, Tiga Persoalan Agraria Jadi Sorotan
Hindari Informasi Keliru, ATR/BPN Imbau Masyarakat Cek Tarif Layanan Pertanahan Lewat Sentuh Tanahku
PJS Mantapkan Langkah Menuju Organisasi Konstituen Dewan Pers
Ingin Berkontribusi di Bidang Pertanahan, Calon Taruna STPN Tunjukkan Optimisme Hadapi Seleksi

Berita Terkait

Jumat, 10 Juli 2026 - 20:43 WIB

Nusron Wahid Dorong Daerah Perkuat LP2B demi Ketahanan dan Swasembada Pangan

Jumat, 10 Juli 2026 - 20:34 WIB

Komisi II DPR RI Dorong Sinergi Pusat dan Daerah Perkuat Tata Kelola Pertanahan

Kamis, 9 Juli 2026 - 20:52 WIB

Nusron Wahid: Layanan Pengukuran Tanah Maksimal Selesai 12 Hari Mulai Agustus 2026

Kamis, 9 Juli 2026 - 20:36 WIB

FGD ATR/BPN Bahas RUU Administrasi Pertanahan, Tiga Persoalan Agraria Jadi Sorotan

Kamis, 9 Juli 2026 - 20:19 WIB

Hindari Informasi Keliru, ATR/BPN Imbau Masyarakat Cek Tarif Layanan Pertanahan Lewat Sentuh Tanahku

Rabu, 8 Juli 2026 - 15:07 WIB

PJS Mantapkan Langkah Menuju Organisasi Konstituen Dewan Pers

Senin, 6 Juli 2026 - 20:29 WIB

Ingin Berkontribusi di Bidang Pertanahan, Calon Taruna STPN Tunjukkan Optimisme Hadapi Seleksi

Senin, 6 Juli 2026 - 20:23 WIB

ATR/BPN Tegaskan Pendaftaran Tanah Ulayat untuk Lindungi Hak Masyarakat Adat, Bukan Ambil Alih Lahan

Berita Terbaru

error: Content is protected !!