Berita Jakarta, Asajabar.com – Bencana hidrometeorologi yang kerap terjadi di Indonesia semakin menunjukkan urgensi perencanaan tata ruang berbasis mitigasi bencana. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana yang berlangsung di Gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, pada Kamis (20/03/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Wamen Ossy menyoroti bahwa sekitar 96% bencana yang terjadi di Indonesia, seperti banjir dan tanah longsor, merupakan bencana hidrometeorologi.
“Fenomena ini menegaskan bahwa perencanaan tata ruang yang baik bukan sekadar slogan, melainkan harus diterapkan secara nyata di setiap tingkat pemerintahan, baik pusat maupun daerah, untuk memitigasi risiko bencana dan melindungi masyarakat,” jelas Wamen Ossy.
Menurut Wamen Ossy, perencanaan tata ruang yang efektif merupakan fondasi utama dalam pembangunan berkelanjutan. Selain mengatur pemanfaatan lahan, tata ruang yang baik juga harus mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Ia menekankan, “Tata ruang yang baik harus mencakup aspek mitigasi risiko bencana, karena ini sangat vital untuk menciptakan kehidupan yang aman dan nyaman bagi masyarakat.”
Wamen Ossy juga menjelaskan beberapa peran penting yang harus diperhatikan dalam perencanaan tata ruang, antara lain identifikasi kawasan zona rawan bencana, pengurangan kerentanan infrastruktur, serta penempatan infrastruktur vital di lokasi yang aman dari potensi bencana.
Dengan perencanaan tata ruang yang baik, diharapkan dapat mengurangi dampak bencana, menyelamatkan nyawa, mencegah kerugian ekonomi, dan meningkatkan kapasitas lokal dalam merespons dan memulihkan diri dari bencana.
Namun, Wamen Ossy mengingatkan bahwa implementasi perencanaan tata ruang bukanlah tugas yang mudah. Terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi, termasuk memperkuat koordinasi antar lembaga, memanfaatkan teknologi dan data, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta mendorong partisipasi masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya integrasi kebijakan dan peraturan, serta penguatan pengendalian dan penertiban untuk memastikan implementasi tata ruang yang efektif di lapangan.
Selain itu, Wamen Ossy menegaskan perlunya sinergi dan kolaborasi antar institusi untuk mengatasi tantangan yang ada.
“ATR/BPN dan BNPB memiliki peran yang saling melengkapi. ATR/BPN bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengelolaan tata ruang, sementara BNPB fokus pada manajemen bencana dan mitigasi risiko,” ujar Wamen Ossy.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno; Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang; Kepala BNPB, Suharyanto; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy; Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono; serta para kepala daerah yang turut hadir baik secara luring maupun daring.
