Berita Jakarta, Asajabar.com — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menghadiri Rapat Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/11/2024).
Dalam rapat tersebut, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Nusron untuk memperkuat upaya penataan ulang tanah negara agar lebih berkeadilan dan berkontribusi pada pemerataan ekonomi nasional.
“Pesan Presiden adalah mengendalikan negara dengan baik. Dari sisi ATR/BPN, fokus kami adalah menata ulang tanah negara agar penggunaannya lebih berkeadilan, memperhatikan pemerataan ekonomi, serta mendukung keberlanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Nusron Wahid usai menerima arahan dari Presiden.
Penataan ulang yang dimaksud meliputi pengelolaan tanah negara, termasuk tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang masa berlakunya telah habis, tanah telantar, tanah dari pelepasan kawasan hutan, hasil penyelesaian sengketa, dan tanah negara lain yang tercakup dalam Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Kebijakan ini sejalan dengan tujuan Reforma Agraria, yang mengedepankan pemerataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta penyelesaian konflik agraria.
Hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Nusron juga menyampaikan bahwa rapat ini menjadi kesempatan bagi Presiden Prabowo untuk berkumpul dengan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih sebelum melakukan kunjungan kenegaraan ke sejumlah negara, termasuk Tiongkok dan Amerika Serikat.
Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, para menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, serta sejumlah pejabat tinggi negara lainnya. (TN)
