Berita Palembang, Asajabar.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui jaminan kepastian hukum hak atas tanah dengan penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) untuk kawasan pelabuhan dan wilayah pendukungnya.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa kementeriannya berperan sebagai pendukung utama dalam mendorong investasi, termasuk pada proyek infrastruktur konektivitas seperti pelabuhan.
“Kementerian ATR/BPN sebagai supporting utama semua kegiatan investasi, seperti halnya di proyek ini. Diharapkan dengan adanya pelabuhan yang terstandar nanti akan memicu investasi masuk,” ujar Nusron dalam acara peluncuran proyek di Griya Agung, Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Palembang, Kamis (9/4/2026).
Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 16 Tahun 2025. Sebelumnya, Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan telah menyerahkan Sertipikat HPL atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan seluas 599.500 meter persegi yang kemudian dihibahkan kepada Kementerian Perhubungan pada 2025.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, juga menyerahkan sertipikat HPL tanah mozaik 5 dan 6 kepada Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi. Luas tanah mozaik 5 mencapai 810.577 meter persegi, sementara mozaik 6 seluas 882.943 meter persegi. Penyerahan tersebut turut disaksikan Kepala Staf Kepresidenan, Ahmad Qodari.
Untuk mendukung iklim investasi yang kondusif, Nusron mengajak pemerintah daerah mempercepat pendaftaran tanah. Hingga saat ini, capaian pendaftaran tanah di Sumatera Selatan baru mencapai 53,6 persen.
“Kami minta pemerintah daerah bersama-sama mempercepat proses pendaftaran tanah agar investor lebih mudah masuk,” katanya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebut proyek pelabuhan ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan efisiensi logistik nasional dan memperkuat posisi ekonomi Indonesia di tingkat global.
Menurutnya, pembangunan pelabuhan telah melalui berbagai tahapan, mulai dari studi kelayakan, penetapan lokasi, analisis dampak lingkungan (AMDAL), hingga skema pemanfaatan lahan. Saat ini, proyek tersebut telah mencapai milestone ke-11 dari total 15 tahapan yang direncanakan selesai sebelum 2029.
“Ini merupakan bagian penting dari kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta dalam mendorong pembangunan nasional,” ujar Dudy.
Peluncuran proyek ini juga dihadiri Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todo Tua Pasaribu, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Sumatera Selatan.
