Tina Wiryawati Dorong Pemerintah Pusat Keluarkan NIPD untuk Perangkat Desa

- Penulis

Sabtu, 30 Desember 2023 - 10:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi 1 DPRD Jabar Fraksi Gerindra, Hj. Tina Wiryawati, SH.

Anggota Komisi 1 DPRD Jabar Fraksi Gerindra, Hj. Tina Wiryawati, SH.

Berita Kuningan, Asajabar.com – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Kuningan menyampaikan aspirasi mereka tentang kepastian hukum status kepegawaian melalui Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) kepada Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj Tina Wiryawati SH. Pertemuan ini berlangsung di Kuningan, Rabu (20/12/2023).

Menurut Tina, NIPD akan memberikan kejelasan status kepegawaian dan kekuatan hukum bagi perangkat desa.

“Dengan memiliki NIPD, perangkat desa akan mendapatkan kejelasan status kepegawaian dan kekuatan hukum pada profesi mereka,” ungkap Tina.

Tina, yang merupakan politisi Partai Gerindra, mengaku akan meneruskan aspirasi PPDI Kuningan ke lembaga legislatif Jabar.

Sebagai bagian dari Komisi 1 yang bermitra dengan eksekutif di bidang pemerintahan, desa, dan kepegawaian, Tina bertugas untuk menjembatani aspirasi masyarakat.

Baca Juga :  KSPI Prihatin atas Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg, Desak Pemerintah Segera Bertindak

“Kita kan bertugas untuk menjembatani aspirasi masyarakat yang kemudian kita bahas, lalu kita dorong agar eksekutif bisa melaksanakannya,” ujar Tina.

Tina juga menyampaikan bahwa peran perangkat desa sangat penting untuk pembangunan di desa.

Ia berharap pemerintah pusat segera mengeluarkan kebijakan terkait NIPD bagi ratusan ribu perangkat desa di Indonesia.

“Sudah tidak diragukan lagi, peran perangkat desa untuk pembangunan di desa bagi masyarakatnya ini sangat penting.

Desa adalah ujung tombak keberhasilan pembangunan negara ini. Maka SDM pemerintah desa harus juga mendapat perhatian dari pemerintah, tidak hanya sebatas anggaran,” papar Tina.

Selain kepastian hukum melalui NIPD, Tina juga menyoroti peningkatan kesejahteraan perangkat desa.

Baca Juga :  KSPI Gelar Rapat Pimpinan, Bahas Rencana 2025 dan Kerja Sama dengan BPJS Ketenagakerjaan

Ia menilai perangkat desa perlu mendapatkan peningkatan upah atau gaji dan persentase alokasi anggaran dari pemerintah daerah untuk penunjang kinerja mereka.

Randi Rizal, perwakilan pengurus PPDI Kuningan, mengaku bersyukur atas respons positif dari Tina.

“Alhamdulillah aspirasi kami dari PPDI bisa tersampaikan, semoga Ibu Tina bisa membantu memperjuangkan di tataran legislatif Jabar,” katanya.

Randi menambahkan, PPDI Kuningan akan menggelar musyawarah kerja untuk membahas permasalahan yang dihadapi oleh ribuan perangkat desa di Kabupaten Kuningan.

“Kita akan menyerap banyaknya permasalahan yang beragam dari seluruh anggota PPDI dari 32 kecamatan.

Nanti kita akan rangkum dan bahas, kemudian akan kita sampaikan ke pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti,” kata Randi. (TONY/ASAJABAR)

Berita Terkait

Kepala BPSDM ATR/BPN: Keberlanjutan Lahan adalah Kunci Pembangunan Nasional
KSPI dan Partai Buruh Protes Larangan Penjualan LPG 3 Kg di Warung, Ancam Aksi Besar-besaran
KSPI Gelar Rapat Pimpinan, Bahas Rencana 2025 dan Kerja Sama dengan BPJS Ketenagakerjaan
Menteri ATR/BPN Tinjau Lokasi Sertipikat HGB di Atas Laut, Temukan Indikasi Manipulasi Data
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Tekankan Peningkatan Pelayanan Publik
Kementerian ATR/BPN Implementasikan Layanan Elektronik untuk Tingkatkan Pelayanan Pertanahan
KSPI Prihatin atas Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg, Desak Pemerintah Segera Bertindak
Menteri ATR/BPN Sebut Penerbitan HGU untuk Perusahaan Sawit Capai 1,14 Juta Hektare

Berita Terkait

Kamis, 6 Februari 2025 - 13:37 WIB

Kepala BPSDM ATR/BPN: Keberlanjutan Lahan adalah Kunci Pembangunan Nasional

Kamis, 6 Februari 2025 - 11:02 WIB

KSPI dan Partai Buruh Protes Larangan Penjualan LPG 3 Kg di Warung, Ancam Aksi Besar-besaran

Rabu, 5 Februari 2025 - 18:23 WIB

KSPI Gelar Rapat Pimpinan, Bahas Rencana 2025 dan Kerja Sama dengan BPJS Ketenagakerjaan

Rabu, 5 Februari 2025 - 13:35 WIB

Menteri ATR/BPN Tinjau Lokasi Sertipikat HGB di Atas Laut, Temukan Indikasi Manipulasi Data

Rabu, 5 Februari 2025 - 12:43 WIB

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Tekankan Peningkatan Pelayanan Publik

Selasa, 4 Februari 2025 - 11:21 WIB

KSPI Prihatin atas Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg, Desak Pemerintah Segera Bertindak

Selasa, 4 Februari 2025 - 08:37 WIB

Menteri ATR/BPN Sebut Penerbitan HGU untuk Perusahaan Sawit Capai 1,14 Juta Hektare

Kamis, 30 Januari 2025 - 13:48 WIB

Bhumi ATR/BPN Makin Diminati, Permudah Akses Informasi Geospasial bagi Masyarakat

Berita Terbaru