Wakil Menteri ATR/BPN Hadiri Rapat Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Jakarta

- Redaktur

Sabtu, 15 Maret 2025 - 19:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kementerian ATR/BPN.

Kementerian ATR/BPN.

Berita Jakarta, Asajabar.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, turut hadir dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang digelar di Ballroom BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta, pada Jumat (14/03/2025).

Rapat ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, yang membahas langkah-langkah strategis untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia yang menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem hingga mencapai nol persen pada tahun 2026.

Baca Juga :  Tak Segera Balik Nama Waris, Sertipikat Tanah Berpotensi Picu Sengketa Keluarga

Dalam kesempatan tersebut, Muhaimin Iskandar mengungkapkan, jumlah penduduk miskin di Indonesia saat ini mencapai 24,8 juta orang atau sekitar 8,7% dari total populasi. Sebagai bagian dari upaya pemerintah, angka kemiskinan tersebut diharapkan dapat turun menjadi 4,5% pada tahun 2029.

Muhaimin menekankan pentingnya sinergi antara kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Baca Juga :  Perkuat Sinergi Berantas Mafia Tanah, Menteri Nusron Apresiasi 75 Penerima Penghargaan dari 25 Provinsi

“Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Muhaimin.

Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh sejumlah Menteri, Wakil Menteri, dan Kepala Lembaga dari Kabinet Merah Putih yang terlibat langsung dalam program pengentasan kemiskinan.

Dengan adanya sinergi yang kuat antar lembaga, diharapkan upaya pemerintah dalam menciptakan Indonesia yang lebih sejahtera dan inklusif dapat segera terwujud.

Berita Terkait

Cegah Alih Fungsi Lahan, Nusron Wahid Minta Penanganan Kejahatan Pertanahan Diperluas
Wamen ATR/BPN Terima Delegasi Timor-Leste, Bahas Sistem Pengelolaan dan Pendaftaran Tanah
Perkuat Sinergi Berantas Mafia Tanah, Menteri Nusron Apresiasi 75 Penerima Penghargaan dari 25 Provinsi
Menteri ATR/BPN: Tiga Provinsi Masih di Bawah Target Penetapan LP2B 87 Persen
11 Perusahaan Terindikasi Terlibat Karhutla, ATR/BPN Siapkan Pembatalan HGU
Menteri Nusron Evaluasi HGU 11 Korporasi Terkait Karhutla, Ada yang Dicabut hingga Tak Diperpanjang
ATR/BPN Imbau Warga Bogor Alihkan Sertipikat Analog ke Elektronik
Tak Perlu Bolak-balik ke Kantor Pertanahan, ATR/BPN Hadirkan Layanan Keliling di Ruang Publik

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 20:00 WIB

Cegah Alih Fungsi Lahan, Nusron Wahid Minta Penanganan Kejahatan Pertanahan Diperluas

Jumat, 13 November 2026 - 19:53 WIB

Wamen ATR/BPN Terima Delegasi Timor-Leste, Bahas Sistem Pengelolaan dan Pendaftaran Tanah

Jumat, 13 November 2026 - 19:44 WIB

Perkuat Sinergi Berantas Mafia Tanah, Menteri Nusron Apresiasi 75 Penerima Penghargaan dari 25 Provinsi

Jumat, 13 November 2026 - 19:20 WIB

11 Perusahaan Terindikasi Terlibat Karhutla, ATR/BPN Siapkan Pembatalan HGU

Jumat, 13 November 2026 - 19:02 WIB

Menteri Nusron Evaluasi HGU 11 Korporasi Terkait Karhutla, Ada yang Dicabut hingga Tak Diperpanjang

Jumat, 13 November 2026 - 16:44 WIB

ATR/BPN Imbau Warga Bogor Alihkan Sertipikat Analog ke Elektronik

Jumat, 13 November 2026 - 15:06 WIB

Tak Perlu Bolak-balik ke Kantor Pertanahan, ATR/BPN Hadirkan Layanan Keliling di Ruang Publik

Jumat, 13 November 2026 - 14:55 WIB

Tak Segera Balik Nama Waris, Sertipikat Tanah Berpotensi Picu Sengketa Keluarga

Berita Terbaru

error: Content is protected !!