Wakil Menteri ATR/BPN Hadiri Rapat Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Jakarta

- Redaktur

Sabtu, 15 Maret 2025 - 19:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kementerian ATR/BPN.

Kementerian ATR/BPN.

Berita Jakarta, Asajabar.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, turut hadir dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang digelar di Ballroom BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta, pada Jumat (14/03/2025).

Rapat ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, yang membahas langkah-langkah strategis untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia yang menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem hingga mencapai nol persen pada tahun 2026.

Baca Juga :  Sembilan Program Kerja Sama ATR/BPN dan KPK untuk Perkuat Layanan Pertanahan di Sultra

Dalam kesempatan tersebut, Muhaimin Iskandar mengungkapkan, jumlah penduduk miskin di Indonesia saat ini mencapai 24,8 juta orang atau sekitar 8,7% dari total populasi. Sebagai bagian dari upaya pemerintah, angka kemiskinan tersebut diharapkan dapat turun menjadi 4,5% pada tahun 2029.

Muhaimin menekankan pentingnya sinergi antara kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Baca Juga :  Sekjen ATR/BPN: Arsip Elektronik Jadi Kunci Kepastian Hukum dan Transparansi

“Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Muhaimin.

Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh sejumlah Menteri, Wakil Menteri, dan Kepala Lembaga dari Kabinet Merah Putih yang terlibat langsung dalam program pengentasan kemiskinan.

Dengan adanya sinergi yang kuat antar lembaga, diharapkan upaya pemerintah dalam menciptakan Indonesia yang lebih sejahtera dan inklusif dapat segera terwujud.

Berita Terkait

Menteri ATR/BPN Serahkan Sertipikat Tanah Wakaf di Pandeglang
Menteri ATR/BPN: Tanah Ulayat Harus Diakui dan Dilindungi
Masyarakat Apresiasi PELATARAN, Harap Layanan Ditambah
Sembilan Program Kerja Sama ATR/BPN dan KPK untuk Perkuat Layanan Pertanahan di Sultra
Kementerian ATR/BPN Terima Penghargaan Kelima dari ANRI
Sultra Jadi Contoh Implementasi Program Pencegahan Korupsi dan Peningkatan Ekonomi Daerah
Sekjen ATR/BPN: Arsip Elektronik Jadi Kunci Kepastian Hukum dan Transparansi
Wamen ATR/Waka BPN: Pencegahan Karhutla Harus Dilakukan Secara Serius

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 14:27 WIB

Menteri ATR/BPN: Tanah Ulayat Harus Diakui dan Dilindungi

Senin, 11 Mei 2026 - 14:21 WIB

Masyarakat Apresiasi PELATARAN, Harap Layanan Ditambah

Senin, 11 Mei 2026 - 14:06 WIB

Sembilan Program Kerja Sama ATR/BPN dan KPK untuk Perkuat Layanan Pertanahan di Sultra

Minggu, 10 Mei 2026 - 14:23 WIB

Kementerian ATR/BPN Terima Penghargaan Kelima dari ANRI

Minggu, 10 Mei 2026 - 13:50 WIB

Sultra Jadi Contoh Implementasi Program Pencegahan Korupsi dan Peningkatan Ekonomi Daerah

Minggu, 10 Mei 2026 - 13:11 WIB

Sekjen ATR/BPN: Arsip Elektronik Jadi Kunci Kepastian Hukum dan Transparansi

Minggu, 10 Mei 2026 - 12:52 WIB

Wamen ATR/Waka BPN: Pencegahan Karhutla Harus Dilakukan Secara Serius

Selasa, 5 Mei 2026 - 21:29 WIB

ATR/BPN Siap Kawal Tata Ruang dan Pengadaan Tanah untuk Pantura Jawa

Berita Terbaru

error: Content is protected !!