Wakil Menteri ATR/BPN Hadiri Rapat Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Jakarta

- Redaktur

Sabtu, 15 Maret 2025 - 19:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kementerian ATR/BPN.

Kementerian ATR/BPN.

Berita Jakarta, Asajabar.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, turut hadir dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang digelar di Ballroom BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta, pada Jumat (14/03/2025).

Rapat ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, yang membahas langkah-langkah strategis untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia yang menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem hingga mencapai nol persen pada tahun 2026.

Baca Juga :  Nusron dan Maruarar Sepakati Sertipikasi Gratis untuk MBR, Targetkan Satu Juta Bidang Tanah pada 2026

Dalam kesempatan tersebut, Muhaimin Iskandar mengungkapkan, jumlah penduduk miskin di Indonesia saat ini mencapai 24,8 juta orang atau sekitar 8,7% dari total populasi. Sebagai bagian dari upaya pemerintah, angka kemiskinan tersebut diharapkan dapat turun menjadi 4,5% pada tahun 2029.

Muhaimin menekankan pentingnya sinergi antara kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Baca Juga :  Ossy Dermawan Serahkan Sertipikat PTSL di Batam, Warga Kampung Tua Apresiasi Kepastian Hukum Tanah

“Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Muhaimin.

Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh sejumlah Menteri, Wakil Menteri, dan Kepala Lembaga dari Kabinet Merah Putih yang terlibat langsung dalam program pengentasan kemiskinan.

Dengan adanya sinergi yang kuat antar lembaga, diharapkan upaya pemerintah dalam menciptakan Indonesia yang lebih sejahtera dan inklusif dapat segera terwujud.

Berita Terkait

Laporan Keuangan 2025 Kembali Raih WTP, Sekjen ATR/BPN Minta Jajaran Tindak Lanjuti Temuan BPK
Realisasi Anggaran ATR/BPN Tembus Rp6,12 Triliun, Komisi II DPR Minta Pengelolaan Berbasis Kinerja
Sertipikasi Tanah Ulayat Lindungi Hak Masyarakat Adat, Bukan Hilangkan Hak Adat
Nusron dan Maruarar Sepakati Sertipikasi Gratis untuk MBR, Targetkan Satu Juta Bidang Tanah pada 2026
Sekjen ATR/BPN Minta Kanwil dan Kantah Percepat Program Strategis
Reforma Agraria Harus Berdampak pada Ekonomi Masyarakat, Bank Tanah Perlu Diperkuat
KKNP-PTLP Perdana STPN Berhasil Petakan Lebih dari 224 Ribu Bidang Tanah dan Restorasi Arsip Pascabencana
Kajian Komnas HAM Perkuat Langkah Pemerintah Tangani Konflik Agraria Secara Menyeluruh

Berita Terkait

Sabtu, 18 Juli 2026 - 08:17 WIB

Laporan Keuangan 2025 Kembali Raih WTP, Sekjen ATR/BPN Minta Jajaran Tindak Lanjuti Temuan BPK

Sabtu, 18 Juli 2026 - 07:33 WIB

Realisasi Anggaran ATR/BPN Tembus Rp6,12 Triliun, Komisi II DPR Minta Pengelolaan Berbasis Kinerja

Jumat, 17 Juli 2026 - 17:27 WIB

Sertipikasi Tanah Ulayat Lindungi Hak Masyarakat Adat, Bukan Hilangkan Hak Adat

Jumat, 17 Juli 2026 - 17:18 WIB

Nusron dan Maruarar Sepakati Sertipikasi Gratis untuk MBR, Targetkan Satu Juta Bidang Tanah pada 2026

Jumat, 17 Juli 2026 - 17:11 WIB

Sekjen ATR/BPN Minta Kanwil dan Kantah Percepat Program Strategis

Jumat, 17 Juli 2026 - 15:19 WIB

KKNP-PTLP Perdana STPN Berhasil Petakan Lebih dari 224 Ribu Bidang Tanah dan Restorasi Arsip Pascabencana

Jumat, 17 Juli 2026 - 15:04 WIB

Kajian Komnas HAM Perkuat Langkah Pemerintah Tangani Konflik Agraria Secara Menyeluruh

Jumat, 17 Juli 2026 - 14:56 WIB

Tanah Wakaf Tanpa Dokumen Lengkap Tetap Bisa Bersertipikat, Ini Mekanismenya

Berita Terbaru

error: Content is protected !!