Wakil Menteri ATR/BPN Hadiri Rapat Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Jakarta

- Redaktur

Sabtu, 15 Maret 2025 - 19:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kementerian ATR/BPN.

Kementerian ATR/BPN.

Berita Jakarta, Asajabar.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, turut hadir dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang digelar di Ballroom BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta, pada Jumat (14/03/2025).

Rapat ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, yang membahas langkah-langkah strategis untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia yang menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem hingga mencapai nol persen pada tahun 2026.

Baca Juga :  Menteri ATR/BPN: Tanah Ulayat Harus Diakui dan Dilindungi

Dalam kesempatan tersebut, Muhaimin Iskandar mengungkapkan, jumlah penduduk miskin di Indonesia saat ini mencapai 24,8 juta orang atau sekitar 8,7% dari total populasi. Sebagai bagian dari upaya pemerintah, angka kemiskinan tersebut diharapkan dapat turun menjadi 4,5% pada tahun 2029.

Muhaimin menekankan pentingnya sinergi antara kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Baca Juga :  Inovasi LARIS MANIS Permudah Layanan Pertanahan di Kabupaten Tangerang

“Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Muhaimin.

Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh sejumlah Menteri, Wakil Menteri, dan Kepala Lembaga dari Kabinet Merah Putih yang terlibat langsung dalam program pengentasan kemiskinan.

Dengan adanya sinergi yang kuat antar lembaga, diharapkan upaya pemerintah dalam menciptakan Indonesia yang lebih sejahtera dan inklusif dapat segera terwujud.

Berita Terkait

Pemda se-Sulut Dilibatkan dalam Program Pencegahan Korupsi dan Penguatan Tata Kelola Pertanahan
Inovasi LARIS MANIS Permudah Layanan Pertanahan di Kabupaten Tangerang
Aceh Jadi Provinsi Pertama Terapkan Integrasi Data Spasial dengan ATR/BPN
Sulawesi Utara Jadi Pilot Project Penguatan Pelayanan Pertanahan dan Pencegahan Korupsi
Wamen Ossy Dorong Reformasi Struktur Kantah agar Lebih Adaptif terhadap Dinamika Wilayah
Menteri ATR/BPN Serahkan Sertipikat Tanah Wakaf di Pandeglang
Menteri ATR/BPN: Tanah Ulayat Harus Diakui dan Dilindungi
Masyarakat Apresiasi PELATARAN, Harap Layanan Ditambah

Berita Terbaru

error: Content is protected !!