Berita Jakarta, Asajabar.com — Momentum mudik Lebaran dimanfaatkan masyarakat untuk mengecek maupun mengurus tanah di kampung halaman. Guna mempermudah penanganan berbagai kendala pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menghadirkan kanal pengaduan terintegrasi yang dapat diakses selama masa libur.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian, mengatakan masyarakat kini dapat menyampaikan pengaduan secara mudah tanpa harus menunggu masa cuti bersama berakhir.
“Saat ini sudah tersedia beberapa kanal saluran pengaduan di Kementerian ATR/BPN, salah satunya adalah hotline WhatsApp pengaduan yang terhubung dengan unit teknis terkait. Melalui hotline ini masyarakat dapat menentukan satuan kerja mana yang akan dituju,” ujar Shamy dalam keterangannya, Senin (23/3/2026).
Ia menjelaskan, melalui layanan tersebut masyarakat dapat memilih tujuan pengaduan, mulai dari Kantor Pertanahan (Kantah), Kantor Wilayah (Kanwil), hingga unit pusat Kementerian ATR/BPN. Bahkan, jika masyarakat belum mengetahui unit yang berwenang, pengaduan dapat diarahkan terlebih dahulu ke pusat untuk dianalisis dan diteruskan ke unit teknis yang tepat.
Selain hotline WhatsApp, ATR/BPN juga menyediakan kanal pengaduan melalui surat elektronik di alamat resmi serta layanan SP4N-LAPOR! yang terintegrasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Ombudsman dan Kementerian Dalam Negeri.
Dalam penyampaian laporan, masyarakat diminta melengkapi unsur legal standing seperti kronologi kejadian, alasan pelaporan, hubungan hukum antar pihak, identitas pelapor, serta dokumen pendukung. Hal ini penting agar pengaduan dapat diproses secara tepat dan memiliki dasar hukum yang kuat.
Ketentuan tersebut juga diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2022.
Dengan adanya kanal pengaduan terintegrasi ini, masyarakat yang sedang mudik tetap dapat melaporkan permasalahan pertanahan secara cepat dan efisien tanpa harus menunggu masa libur berakhir.
“Dengan jelasnya alur layanan dan kepastian legal standing, kami berupaya tidak hanya melindungi masyarakat dari praktik mafia tanah dan calo, tetapi juga memastikan proses administrasi berjalan lebih cepat dan efisien,” pungkas Shamy.
