BERITA JAKARTA, ASAJABAR.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan lima klaster penertiban Hak Guna Usaha (HGU) terhadap 11 perusahaan yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pengelompokan tersebut didasarkan pada sejumlah aspek, mulai dari kondisi dan luas lahan yang terbakar, riwayat kejadian kebakaran, pemenuhan kewajiban pemegang hak, hingga status perizinan dan hak atas tanah masing-masing perusahaan.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menjelaskan bahwa penertiban tersebut mencakup perusahaan yang seluruh HGU-nya direkomendasikan untuk dibatalkan, pembatalan sebagian HGU, HGU yang telah berakhir, hingga perusahaan yang belum memiliki HGU dan tidak akan diberikan hak tersebut.
Hal itu disampaikan Nusron dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (9/11/2026).
“Dari 11 perusahaan, kami buat beberapa klaster. Ada perusahaan yang seluruh HGU-nya direkomendasikan untuk dibatalkan, ada yang sebagian, ada yang status HGU-nya sudah berakhir, dan ada pula yang HGU-nya belum terbit sehingga tidak akan kami terbitkan,” ujar Nusron.
Klaster pertama terdiri atas tiga perusahaan yang seluruh HGU-nya direkomendasikan untuk dibatalkan. Ketiganya adalah PT NMIB dengan luas sekitar 4.000 hektare, PT RKA seluas 11.558 hektare, serta PT SKM dengan luas lahan masing-masing 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.
Rekomendasi pembatalan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, di antaranya luas lahan terbakar yang mencapai lebih dari 50 persen, kejadian kebakaran berulang, tidak tersedianya sarana dan prasarana pencegahan serta penanggulangan kebakaran, hingga ketidakpatuhan perusahaan terhadap ketentuan dalam Surat Keputusan (SK) pemberian hak.
Klaster kedua mencakup PT BSLT yang berlokasi di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan luas lahan sekitar 2.300 hektare. HGU perusahaan tersebut diketahui telah berakhir sejak 2020. Dengan demikian, tanah tersebut akan diambil alih oleh negara.
Sementara itu, klaster ketiga terdiri atas tiga perusahaan yang telah mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum memiliki HGU. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT ANI dengan luas sekitar 5.244 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, dan PT AER seluas 5.134 hektare.
ATR/BPN memastikan tidak akan menerbitkan HGU bagi ketiga perusahaan tersebut. Selain itu, Nusron merekomendasikan agar pemerintah daerah bersama Kementerian Dalam Negeri serta Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian melakukan evaluasi terhadap IUP yang telah diberikan.
Menurut Nusron, rekomendasi tersebut didasarkan pada pertimbangan yang sama, yakni kejadian kebakaran berulang, ketidaksesuaian sarana dan prasarana pencegahan kebakaran, serta belum adanya aktivitas perkebunan meskipun perusahaan telah mengantongi izin usaha.
“Pertimbangannya sama, kejadian kebakaran berulang, sarana dan prasarana untuk mengantisipasi kebakaran tidak sesuai, serta perusahaan belum aktif menjalankan kegiatan perkebunannya. Mereka sudah memiliki izin usaha perkebunan, tetapi belum ada kegiatan perkebunannya,” jelasnya.
Adapun klaster keempat mencakup PT SAE yang berlokasi di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luas lahan sekitar 1.510 hektare. Perusahaan tersebut direkomendasikan untuk dikenai pembatalan sebagian HGU karena luas lahan yang terbakar tercatat kurang dari 50 persen.
Selanjutnya, klaster kelima terdiri atas PT STP dan PT GMS yang berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, serta PT API di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Ketiga perusahaan tersebut masih dalam proses pendalaman untuk menentukan besaran pembatalan HGU, baik secara keseluruhan maupun sebagian. ATR/BPN saat ini melakukan inspeksi fisik ke lapangan serta pengukuran untuk memastikan kondisi dan luas lahan yang menjadi objek penertiban.
Nusron mengatakan, setelah proses pemeriksaan dan pengukuran selesai, kementeriannya akan menentukan rekomendasi pembatalan HGU. Tahapan berikutnya adalah penyusunan Surat Keputusan (SK) sebelum hasil penertiban diumumkan kepada publik.
“Untuk tiga perusahaan yang masih dalam pendalaman, kami sedang melakukan inspeksi fisik ke lapangan dan mengukur data-data yang ada. Setelah itu, akan kami tentukan apakah pembatalannya dilakukan seluruhnya atau sebagian. Selanjutnya tinggal proses penyusunan SK dan akan kami umumkan segera,” pungkas Nusron.
