BERITA KOTA BANJAR, ASAJABAR.COM – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat menggelar sosialisasi pajak daerah di Gedung Banjar Idaman, Kota Banjar, Sabtu (21/11/2026).
Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Dalam kegiatan tersebut, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Tina Wiryawati, S.H., M.M., menekankan pentingnya sosialisasi pajak yang dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, edukasi kepada masyarakat perlu terus digencarkan karena tingkat kesadaran wajib pajak harus dibarengi dengan informasi dan pengingat secara konsisten.
Ia mengatakan, strategi sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat harus disesuaikan dengan karakteristik serta kondisi geografis masing-masing daerah.
“Sebetulnya, semakin sering sosialisasi dilakukan, semakin efektif hasilnya. Kesadaran masyarakat memang perlu terus diingatkan. Namun, setiap daerah memiliki karakteristik dan kultur yang berbeda sehingga pendekatannya juga harus disesuaikan,” ujar Tina.

Menurutnya, Kota Banjar memiliki karakteristik wilayah yang berbeda dengan Kabupaten Ciamis. Karena itu, strategi peningkatan kepatuhan pajak tidak harus disamaratakan. Jika daerah tertentu membutuhkan kerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau agen pembayaran untuk menjangkau wilayah pelosok, daerah lain dapat menggunakan pola pendekatan berbeda.
Tina mengungkapkan, berdasarkan hasil kunjungannya ke sejumlah daerah, tingkat pemenuhan kewajiban pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ciamis berada di kisaran 70 persen, sedangkan Kota Banjar telah mencapai sekitar 78 persen.
Dengan sisa waktu sekitar satu bulan menjelang akhir tahun, ia berharap pemerintah daerah bersama Samsat dapat mengoptimalkan berbagai upaya agar target penerimaan pajak dapat tercapai.
Ia juga mengapresiasi pelayanan Samsat Kota Banjar yang telah beroperasi tujuh hari dalam seminggu. Meski demikian, menurutnya, peningkatan pelayanan perlu diikuti dengan inovasi yang semakin mendekatkan layanan kepada masyarakat.
“Pelayanan sudah luar biasa karena Samsat tetap bekerja tujuh hari dalam seminggu. Namun, untuk meningkatkan capaian pajak, perlu dimaksimalkan lagi pendekatan kepada masyarakat, misalnya melalui kunjungan dari rumah ke rumah serta pemanfaatan jaringan kelompok masyarakat,” katanya.
Tina juga menyoroti pentingnya pemetaan kendaraan bermotor yang terdaftar dan beroperasi di Kota Banjar. Pasalnya, berdasarkan informasi yang diterimanya, sebagian kendaraan yang tercatat dalam potensi pajak di wilayah tersebut ternyata berasal dari luar Kota Banjar.
Menurutnya, data tersebut perlu dianalisis lebih lanjut agar potensi penerimaan pajak dapat dihitung secara akurat dan strategi peningkatannya lebih tepat sasaran.
Selain itu, ia menilai faktor jarak masih menjadi kendala bagi masyarakat di wilayah pelosok. Warga yang tinggal di perbatasan, misalnya, harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk mendatangi kantor pelayanan Samsat.
Karena itu, inovasi pelayanan melalui Samsat keliling, outlet pembayaran, serta kerja sama dengan berbagai kelompok masyarakat dinilai perlu terus dikembangkan.
Tina turut menyinggung persoalan kendaraan yang tidak dilengkapi dokumen atau tidak memenuhi ketentuan administrasi serta peredaran rokok ilegal yang tidak memberikan kontribusi pajak sebagaimana mestinya. Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan pendekatan dan penanganan sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Ia juga mengingatkan agar digitalisasi pembayaran pajak tidak hanya berorientasi pada masyarakat yang sudah melek teknologi.
“Jangan sampai kita hanya berasumsi masyarakat sudah melek digital karena menggunakan telepon genggam. Belum tentu mereka memahami literasi digital untuk membayar pajak. Ini perlu menjadi kajian tersendiri agar pelayanan digital benar-benar bisa dimanfaatkan seluruh lapisan masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Samsat Kota Banjar, H. Deni Handoyo, S.Sos., M.M., mengatakan sosialisasi tersebut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus mendorong penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Banjar.
Deni menyebutkan, hingga November 2026, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Banjar telah mencapai sekitar 78 persen. Dari target sebesar Rp16,3 miliar, pihaknya berharap dapat meningkatkan penerimaan hingga Rp16,5 miliar menjelang akhir tahun.
“Alhamdulillah, sampai hari ini realisasi masih dalam kategori aman. Kami masih memiliki waktu untuk terus berupaya meningkatkan penerimaan. Mudah-mudahan pada akhir tahun target yang telah ditetapkan bisa tercapai,” ujarnya.
Untuk memudahkan masyarakat membayar pajak, Samsat Kota Banjar terus memperluas jangkauan pelayanan melalui berbagai inovasi. Di antaranya pelayanan Samsat keliling, layanan di kawasan perumahan, serta outlet pelayanan yang berada di Langensari.
Menurut Deni, upaya mendekatkan pelayanan tersebut diharapkan dapat memangkas waktu dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
“Kami berupaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi, masyarakat tidak harus selalu datang ke kantor Samsat. Ada pelayanan di sejumlah lokasi, termasuk kawasan perumahan dan outlet, sehingga pembayaran pajak bisa dilakukan dengan lebih mudah,” jelasnya.
Selain Pajak Kendaraan Bermotor, Samsat Kota Banjar juga terus mengoptimalkan potensi penerimaan dari sektor pajak lainnya, termasuk Pajak Air Permukaan (PAP) dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
Deni menjelaskan, pihaknya juga berupaya meningkatkan efektivitas pendataan dan penghitungan potensi pajak, salah satunya melalui dukungan bantuan perangkat water meter dari pemerintah provinsi.
Di sisi lain, pemanfaatan layanan digital seperti KiosK dan aplikasi Sapawarga juga terus disosialisasikan. Namun, rendahnya tingkat penggunaan layanan digital oleh sebagian masyarakat masih menjadi tantangan tersendiri.
Untuk mengatasinya, Samsat Kota Banjar turut menjalin kerja sama dengan Bank Indonesia dalam mendorong penggunaan transaksi digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Tidak hanya itu, pihaknya juga berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Banjar untuk menelusuri tunggakan pajak kendaraan bermotor, termasuk kendaraan milik aparatur sipil negara (ASN).
“Kami sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Banjar melalui Sekretaris Daerah untuk menindaklanjuti tunggakan pajak kendaraan milik pegawai. Data tunggakan terus dibagikan dan ditelusuri agar kewajiban pajaknya segera diselesaikan,” katanya.
Deni menambahkan, petugas Samsat juga secara rutin melaksanakan penelusuran mandiri dengan turun langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi kendaraan yang menunggak pajak sekaligus mengingatkan pemiliknya agar segera melakukan pembayaran.
Melalui sosialisasi, perluasan layanan, digitalisasi, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan, Samsat Kota Banjar berharap tingkat kepatuhan wajib pajak terus meningkat sehingga target penerimaan pajak daerah pada 2026 dapat tercapai













