BERITA CIAMIS, ASAJABAR.COM – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Ciamis memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor melalui kegiatan koordinasi implementasi jejaring program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Gizi, dan Kesehatan Reproduksi (Kespro) yang digelar di salah satu aula di Kabupaten Ciamis, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan tersebut bertujuan menyatukan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung target nasional, yakni menekan hingga nol angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), serta kasus stunting.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kabid Kesmas) Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis, dr. Eni Rochaeni, mengatakan bahwa penguatan jejaring ini berfokus pada tiga pilar utama, yaitu kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi, serta kesehatan reproduksi.
Menurutnya, ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan harus diperhatikan sejak usia remaja hingga memasuki masa kehamilan, persalinan, dan periode tumbuh kembang anak.
“Tujuan utama jejaring ini adalah mewujudkan zero AKI, zero AKB, dan zero stunting. Karena itu, perhatian terhadap kesehatan reproduksi harus dimulai sejak remaja agar ketika memasuki usia pernikahan dan kehamilan, berbagai risiko kesehatan dapat dicegah sejak dini,” jelasnya.
Ia menuturkan, kegiatan koordinasi tersebut melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), Dinas Sosial, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Bapperida, fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta, hingga perguruan tinggi.
Sebanyak 37 puskesmas di Kabupaten Ciamis turut menjadi bagian dari jejaring tersebut. Selain itu, keterlibatan rumah sakit, klinik, perguruan tinggi seperti Universitas Galuh dan STIKes, serta mitra lainnya, termasuk BJB, Pegadaian, dan Baznas, diharapkan dapat memperkuat dukungan terhadap masyarakat, khususnya ibu hamil yang membutuhkan pendampingan.
Sinkronisasi Data Jadi Perhatian
Eni mengungkapkan, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan program KIA adalah perbedaan data sasaran ibu hamil, bayi, dan balita.
Selama ini, data yang digunakan dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) masih menunjukkan angka yang cukup berbeda dengan kondisi riil di lapangan.
Sebagai contoh, jumlah ibu hamil di Kabupaten Ciamis berdasarkan perkiraan kondisi riil mencapai sekitar 13.000 orang per tahun. Sementara itu, data Pusdatin dapat mencapai 17.000 hingga 18.000 orang.
“Perbedaan data ini cukup tinggi. Karena itu, kami ingin menyamakan persepsi dan melakukan sinkronisasi bersama BPS serta BPJS agar data sasaran lebih sesuai dengan kondisi sebenarnya,” ungkapnya.
Menurut Eni, akurasi data sangat penting karena menjadi salah satu dasar penilaian capaian kinerja pelayanan kesehatan. Seluruh sasaran, mulai dari ibu hamil, ibu bersalin, bayi, balita, anak usia sekolah hingga remaja, diharapkan dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara optimal.
Angka Kematian Ibu dan Bayi Menurun
Terkait perkembangan angka kematian ibu dan bayi, Eni menyampaikan bahwa Kabupaten Ciamis menunjukkan tren yang cukup baik dalam dua tahun terakhir.
Berdasarkan data yang disampaikannya, jumlah kematian ibu dalam dua tahun terakhir tercatat sebanyak 14 kasus. Meski demikian, pihaknya menegaskan bahwa upaya penurunan harus terus dilakukan karena target yang ingin dicapai adalah tidak adanya lagi kematian ibu.
Sementara itu, angka kematian bayi juga mengalami penurunan sekitar 30 persen.
“Alhamdulillah, dalam dua tahun terakhir jumlahnya sudah relatif rendah. Namun, tentu kita tidak boleh berpuas diri. Target kita tetap zero, sehingga diperlukan koordinasi dan kolaborasi dari seluruh pihak,” katanya.
Penyakit Penyerta Jadi Tantangan Penanganan Ibu Hamil
Lebih lanjut, Eni menjelaskan bahwa tantangan penanganan kesehatan ibu hamil di Kabupaten Ciamis saat ini tidak hanya berkaitan dengan faktor obstetri, seperti perdarahan saat persalinan atau keterlambatan penanganan medis.
Menurutnya, persoalan yang perlu mendapat perhatian lebih besar adalah penyakit penyerta atau non-obstetri yang dialami ibu hamil, seperti tuberkulosis (TB), hipertensi, dan diabetes.
Karena itu, Dinkes Ciamis terus memperkuat pendampingan terhadap ibu hamil berisiko tinggi, termasuk melalui pengawalan oleh dokter spesialis obstetri dan ginekologi (obgyn) serta dokter spesialis anak.
“Kalau sebelumnya persoalan yang banyak menjadi perhatian adalah perdarahan dan keterlambatan penanganan persalinan, sekarang tantangannya juga berasal dari penyakit tidak menular, seperti diabetes dan hipertensi. Karena itu, pendampingan terhadap ibu hamil berisiko harus semakin diperkuat,” jelasnya.
Deteksi Dini dan Jaminan Kesehatan Diperkuat
Dalam kesempatan tersebut, Eni juga menyoroti masih adanya ibu hamil yang menghadapi kendala administrasi maupun pembiayaan, termasuk belum memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan.
Menurutnya, persoalan tersebut harus diantisipasi sejak awal melalui pendataan dan pemantauan di tingkat masyarakat, salah satunya dengan mengoptimalkan peran Posyandu melalui pendekatan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Dengan pendataan sejak dini, ibu hamil yang membutuhkan bantuan dapat segera diketahui dan dikoordinasikan dengan pihak terkait, termasuk fasilitas pelayanan kesehatan serta instansi yang menangani administrasi kependudukan.
“Begitu diketahui ada ibu hamil yang membutuhkan bantuan, harus segera dikoordinasikan. Jika belum memiliki BPJS atau terkendala administrasi kependudukan, pihak terkait bisa bergerak sejak awal. Jangan sampai persoalan tersebut baru diketahui ketika ibu sudah akan melahirkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, keterlibatan Tim Penggerak PKK juga sangat penting karena memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat dan dapat membantu mendeteksi keberadaan ibu hamil di wilayah masing-masing.
Seluruh Stakeholder Diminta Lebih Peduli
Melalui penguatan jejaring ini, Dinkes Ciamis berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki kepedulian dan tanggung jawab bersama terhadap kesehatan ibu dan anak.
Salah satu komitmen yang diharapkan adalah memastikan setiap ibu hamil terpantau sejak awal kehamilan, rutin melakukan pemeriksaan antenatal care (ANC), serta mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan dan tingkat risikonya.
Eni juga menekankan pentingnya koordinasi lintas wilayah, mengingat terdapat warga ber-KTP Ciamis yang bekerja di luar daerah. Apabila terjadi kematian ibu di daerah lain, kasus tersebut tetap dapat tercatat sebagai bagian dari data Kabupaten Ciamis sesuai ketentuan pencatatan yang berlaku.
“Yang terpenting adalah semua pihak memiliki kepedulian. Ketika mengetahui ada ibu hamil di wilayahnya, segera pastikan mendapatkan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan. Kalau dikawal sejak awal, berbagai risiko dan penyulit kehamilan bisa diantisipasi lebih cepat,” pungkasnya.













