Berita Jakarta, Asajabar.com – Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Harison Mocodompis, mengapresiasi masyarakat atas pemanfaatan aplikasi Bhumi ATR/BPN dalam memantau dan mengawal isu pagar laut di wilayah Kabupaten Tangerang.
Ia menyebut aplikasi tersebut sebagai alat pengendalian sosial (social balance control) dan wujud akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Harison dalam talkshow Political Show CNN Indonesia pada Senin (20/1/2025) malam.
Ia menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk berkolaborasi menyelesaikan permasalahan terkait pagar laut yang dinilai mengganggu stabilitas lingkungan laut serta berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan isu ini, terutama yang berkaitan dengan aspek pertanahan,” ujar Harison.
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk mencari solusi yang bijaksana terhadap permasalahan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat.
Turut hadir dalam diskusi tersebut Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan, Deputi Eksternal Eksekutif Nasional WALHI Mukri Friatna, dan Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah.
Talkshow yang dipandu oleh Diana Valencia ini membahas berbagai isu strategis terkait lingkungan dan kebijakan publik.
Aplikasi Bhumi ATR/BPN disebut berperan penting dalam memberikan informasi dan mendukung transparansi terkait isu-isu pertanahan, termasuk masalah pagar laut yang sedang menjadi perhatian masyarakat di Kabupaten Tangerang.
