Berita Jakarta, Asajabar.com – Menjelang libur Lebaran, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengumumkan bahwa Kantor Pertanahan (Kantah) di seluruh Indonesia akan tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Meskipun sebagian besar pegawai Kementerian ATR/BPN akan menerapkan sistem kerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) mulai Senin (24/03/2025), layanan pertanahan tetap dibuka melalui program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN).
Menurut Menteri Nusron Wahid, kebiasaan memberikan pelayanan pada akhir pekan sudah diterapkan di Kantah, terutama di kota-kota besar. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat kelas menengah yang bekerja di kantor atau pabrik untuk mengurus sertifikat tanah mereka di akhir pekan.
“Kami di Kementerian ATR/BPN sudah terbiasa membuka layanan di hari Sabtu dan Minggu, terutama di kota-kota besar, karena banyak masyarakat yang baru bisa mengurus sertifikat tanah mereka saat akhir pekan,” kata Nusron Wahid di Jakarta, Rabu (19/03/2025).
Menteri Nusron menambahkan bahwa dibandingkan dengan hari kerja, minat masyarakat untuk mengakses layanan justru lebih tinggi pada akhir pekan.
Oleh karena itu, meskipun sebagian pegawai akan bekerja secara bergilir, Kantah akan tetap beroperasi setelah Lebaran, khususnya pada H+3 Lebaran. Namun, tidak semua pegawai akan bekerja secara bersamaan, untuk memastikan mereka tetap dapat menikmati libur Lebaran.
“Mulai tanggal 2 hingga 7 April 2025, Kantah yang berada di daerah tujuan mudik akan tetap membuka layanan. Saat ini, Kantor Wilayah BPN Provinsi sedang memverifikasi lokasi-lokasi kabupaten/kota yang akan mendapat layanan tersebut,” jelas Menteri Nusron.
Dalam momen libur Lebaran ini, masyarakat dapat memanfaatkan berbagai layanan pertanahan, seperti layanan informasi dan konsultasi pertanahan, plotting KW4, KW5, KW6, penerimaan berkas layanan pertanahan, serta penyerahan produk layanan yang diajukan oleh pemilik secara langsung tanpa perlu menggunakan kuasa.
Menteri Nusron juga mengimbau masyarakat yang memiliki sertifikat tanah lama, terutama sertifikat yang terbit antara 1961 hingga 1967 (KW 456), untuk segera melakukan migrasi ke Sertifikat Elektronik.
Hal ini penting untuk menghindari ketidakjelasan lokasi dan potensi sengketa, karena sertifikat lama tersebut tidak dilengkapi dengan peta kadastral.
“Kami ingin menyelesaikan masalah sertifikat tanah lama, khususnya KW 456, yang belum memiliki peta kadastral di belakangnya, agar lebih jelas dan terhindar dari sengketa,” ujarnya.
Menteri ATR/BPN menegaskan bahwa meskipun layanan pada saat libur Lebaran mungkin tidak sepenuhnya sempurna, pelayanan dasar di Kantah tetap akan berjalan.
“Jangan khawatir, Kantor BPN tetap buka selama Lebaran ini untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Meskipun tidak semua layanan tersedia, kami memastikan pelayanan dasar tetap tersedia,” pungkasnya.
