Berita Jakarta, Asajabar.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan di kawasan transmigrasi melalui program strategis sertipikasi tanah transmigran dan Reforma Agraria.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, saat memberikan materi dalam kegiatan Pembekalan dan Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/8/2025).
“Kementerian ATR/BPN memiliki peran penting dalam pembangunan di kawasan transmigrasi, melalui program strategis sertipikasi tanah transmigrasi dan Reforma Agraria,” ujar Ossy di hadapan 2.000 akademisi peserta ekspedisi.
Menurutnya, sertipikasi tanah sangat krusial bagi keberlangsungan program transmigrasi. Kepastian hukum atas tanah menjadi modal dasar bagi kehidupan dan kesejahteraan para transmigran.
“Kami akan memastikan setiap transmigran memperoleh sertipikat tanah yang sah,” tegas Ossy.
Selain sertipikasi, Kementerian ATR/BPN juga menjalankan Reforma Agraria, terutama dalam aspek Penataan Akses. Melalui program ini, para transmigran dapat memperoleh akses ke permodalan, pasar, pendampingan usaha, hingga teknologi pertanian dan perkebunan modern.
“Kami ingin Reforma Agraria benar-benar memastikan tanah yang dimiliki bisa dikelola secara produktif, berkelanjutan, dan menyejahterakan. Jangan sampai sertipikat tanah hanya dijual kembali tanpa dimanfaatkan,” tambahnya.
Usai sesi pembekalan, acara dilanjutkan dengan pelepasan peserta Ekspedisi Patriot Transmigrasi. Sebanyak 2.000 akademisi tersebut akan disebar ke 154 titik kawasan transmigrasi untuk melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi.
Pelepasan dilakukan secara simbolis oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), didampingi Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman, Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan, serta sejumlah wakil menteri Kabinet Merah Putih. Dalam kesempatan itu, Ossy turut didampingi Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Adjie Arifuddin.
