Berita Jakarta, Asajabar.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai dasar hukum pembangunan daerah, khususnya di Provinsi Papua Selatan. Ia menyatakan dalam waktu dekat akan menandatangani Persetujuan Substansi RTRW Papua Selatan guna mendukung program swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
“Hari ini kita rapat lintas sektoral dalam pembahasan konsep persetujuan RTRW Provinsi Papua Selatan. Insyaallah dalam waktu 1–2 hari mendatang, Persetujuan Substansi RTRW Provinsi Papua Selatan akan kami teken persetujuannya,” ujar Nusron usai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Lintas Sektor di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Nusron menjelaskan, persetujuan substansi merupakan syarat awal dan bentuk tertib hukum dalam penyusunan RTRW. Setiap RTRW Kabupaten maupun Provinsi di seluruh Indonesia wajib mendapat persetujuan substansi dari Menteri ATR/Kepala BPN.
Ia menambahkan, keputusan tersebut lahir dari proses sinkronisasi lintas sektor dan kesepahaman bersama. “Alhamdulillah, baik dari daerah, empat kabupaten, provinsi, Ketua DPRD, maupun kementerian terkait, semuanya setuju dan tidak ada pertentangan,” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa percepatan penyusunan RTRW didasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 yang telah direvisi menjadi Inpres Nomor 16 Tahun 2025, serta Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 19 Tahun 2025.
“Inpres itu diberikan oleh Bapak Presiden kepada Kemenko Pangan untuk percepatan pembangunan swasembada pangan, air, dan energi di mana pun, termasuk di Papua Selatan,” jelas Zulkifli Hasan.
Ia menekankan percepatan langkah ini sangat penting agar kebijakan Presiden Prabowo bisa segera diimplementasikan. “Kita ingin cepat, agar swasembada cepat tercapai. Baik pangan, air, maupun energi, sudah kita selesaikan di sini, berdasarkan Inpres dan Kepres,” pungkasnya.
Dalam rapat tersebut, Nusron Wahid didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, bersama jajaran. Sejumlah menteri dan kepala lembaga Kabinet Merah Putih juga turut hadir.
