Berita Jakarta, Asajabar.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melaksanakan program Reforma Agraria sebagai upaya mewujudkan keadilan struktural dalam pengelolaan tanah masyarakat. Sejak dilantik, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengambil kebijakan menunda perpanjangan maupun pembaruan Hak Guna Usaha (HGU).
“Sudah 10 bulan menjabat, kami belum menandatangani satu pun perpanjangan dan pembaruan HGU,” tegas Menteri Nusron dalam audiensi bersama Komisi XIII DPR RI terkait Strategi Percepatan Reforma Agraria, di Jakarta, Rabu (24/09/2025).
Nusron menjelaskan, kebijakan itu dilakukan untuk memastikan hak masyarakat di sekitar kawasan HGU tetap terlindungi. Ia menyoroti adanya perbedaan persepsi dalam penyediaan plasma yang diatur dalam PP 18/2021 dan PP 26/2021. Menurutnya, aturan yang tumpang tindih ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi petani.
“Kami ingin ada keadilan struktural dalam distribusi tanah. Masalah plasma ini menjadi sumber ketidakadilan karena petani tidak bisa mengakses tanah di sekitar HGU maupun HGB,” ujarnya.
Selain itu, penundaan juga dilakukan sembari menunggu hasil kerja Satuan Tugas Penetapan Kawasan Hutan (Satgas PKH). Nusron menekankan pentingnya kejelasan batas hutan dan non hutan agar kebijakan tidak menabrak aturan yang ada.
Menurutnya, akurasi peta yang digunakan saat ini masih rendah karena berbasis data satelit berskala 1:1.000.000. “Solusinya melalui One Map Policy dengan peta skala 1:5.000. Peta ini sudah tersedia di Pulau Sulawesi dan bisa dipertanggungjawabkan dengan akurasi tinggi,” jelasnya.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan DPR akan mendorong percepatan implementasi Kebijakan Satu Peta sekaligus pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria. “DPR juga akan membentuk Panitia Khusus Penyelesaian Konflik Agraria yang akan disahkan pada akhir penutupan paripurna sidang DPR RI pada 2 Oktober 2025,” ujarnya.
Rapat ini turut dihadiri Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, serta Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika bersama perwakilan petani. Menteri Nusron hadir didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan serta pejabat tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN.
