Berita Kendari, Asajabar.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menegaskan komitmen parlemen dalam menyelesaikan persoalan pertanahan di Sulawesi Tenggara melalui pengawasan aktif dan sinergi lintas sektor.
Pernyataan itu ia sampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Pertanahan dan Penataan Ruang bersama Pemda se-Sultra, Rabu (28/5/2025).
Menurut Bahtra, berbagai konflik lahan yang terjadi di masyarakat harus ditangani cepat dan tepat.
Ia mengaku hampir setiap hari menerima laporan dari masyarakat, terutama terkait sengketa lahan antara warga dan perusahaan.
“Sering kali yang disalahkan hanya BPN, padahal penyelesaian masalah tanah juga sangat bergantung pada dokumen alas hak dari tingkat desa atau kelurahan,” ujarnya.
Dalam pengarahan kepada jajaran Kanwil BPN Sultra, Bahtra meminta seluruh pihak meningkatkan kecepatan dan transparansi pelayanan.
Ia juga mendorong edukasi publik tentang prosedur pertanahan untuk menghindari kesalahpahaman.
Bahtra mengapresiasi langkah Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, terutama dalam percepatan sertipikasi tanah wakaf.
Menurutnya, DPR RI siap mendukung langkah-langkah percepatan sertipikasi dan penyelesaian konflik agraria.
“Saya akan terus turun ke lapangan, khususnya saat masa reses. Misalnya di Kolaka Timur, saya selalu datang dan berharap Kantor Pertanahan aktif berkolaborasi,” kata politisi asal Sulawesi Tenggara ini.
Ia juga mengajak seluruh elemen untuk menanggalkan sekat-sekat kepentingan politik dan bekerja bersama demi kesejahteraan masyarakat. “Seperti pesan Presiden Prabowo, kita harus bekerja lintas batas demi rakyat,” tutup Bahtra.
