Berita Bandung, Asajabar.com – Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Harison Mocodompis, menegaskan pentingnya komunikasi publik dalam menekan tingginya pengaduan masyarakat.
Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Manajemen Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Barat, Kamis (28/8/2025).
Harison menjelaskan, mayoritas aduan masyarakat terkait persoalan administrasi dan birokrasi. Menurutnya, pendekatan yang perlu dilakukan adalah memahami kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan informasi yang mudah dipahami mengenai alur layanan di Kementerian ATR/BPN.
“Salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah mengemas informasi dalam bentuk kampanye layanan yang menarik dan mudah dipahami. Produk informasi ini dapat disebarluaskan melalui media sosial, konten visual, maupun sosialisasi langsung oleh Kantor Pertanahan,” ujar Harison.
Ia menambahkan, komunikasi bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga membangun interaksi, hubungan baik, serta saling pengertian antara lembaga dan masyarakat.
“Kita sering merasa sudah menyampaikan informasi lewat media sosial, konten, atau rilis. Tapi, apakah itu membangun pemahaman dan kepercayaan? Belum tentu. Maka penting mengukur apakah informasi benar-benar sampai,” katanya.
Harison juga menekankan empat pilar utama komunikasi yang harus diperkuat, yakni masyarakat sebagai penerima layanan, mitra strategis seperti NGO dan akademisi, koordinasi antarinstansi pemerintah, serta media sebagai kanal edukasi dan kontrol publik.
“Kantor harus bisa ‘berbicara’ bahkan sebelum masyarakat bertemu petugas. Mulai dari ruang tunggu, loket, hingga suasana pelayanan. Kalau dari awal terasa hangat, ramah, dan jelas, kepercayaan itu langsung tumbuh,” tambahnya.
Senada dengan itu, Plh. Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Andi Kadandio Alepuddin, menilai komunikasi yang baik menjadi dasar perbaikan layanan. Ia menekankan bahwa perubahan pelayanan harus dimulai dari kepemimpinan yang memberi teladan. “Kalau Kepala Kantor baik, stafnya akan mengikuti. Budaya pelayanan terbentuk dari nilai-nilai yang dibawa pimpinan,” ujarnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat, Adhi Maskawan; Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol, Samudra Ivan Supratikno; Kepala Subbagian Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, Tegar Gallantry; para Kepala Kantor Pertanahan se-Jawa Barat, serta jajaran Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat.
