Berita Jakarta, Asajabar.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN), Nusron Wahid, menerima audiensi dari Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Aminuddin Ma’ruf, bersama jajaran pejabat tinggi sejumlah BUMN, pada Rabu (30/04/2025), di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Pertemuan ini merupakan kali ketiga yang digelar untuk membahas percepatan penyelesaian isu-isu strategis terkait aset milik BUMN.
Ada empat isu utama yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut, yaitu tata ruang dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), percepatan sertipikasi aset, penanganan aset tumpang tindih, serta penyelesaian sengketa pertanahan.
“Kira-kira hubungan Bapak/Ibu dengan kami (Kementerian ATR/BPN), saya simpulkan ada empat hal utama. Pertama terkait dimensi tata ruang atau KKPR, kedua soal percepatan sertipikasi, ketiga kejelasan status aset yang sering tumpang tindih, dan keempat penyelesaian sengketa.
Silakan dipaparkan mana saja yang akan kita selesaikan dalam satu tahun ke depan,” ujar Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid.
Wakil Menteri BUMN, Aminuddin Ma’ruf, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Kementerian ATR/BPN.
Ia berharap kerja sama ini dapat mempercepat proses administrasi pertanahan yang menjadi bagian penting dalam pengelolaan aset strategis milik negara.
“Alhamdulillah, dengan dukungan seperti ini penanganan menjadi lebih cepat. Setidaknya ada 23 isu yang akan kami sampaikan. Nanti saya minta teman-teman Direksi atau perwakilan memaparkannya, lalu akan ditindaklanjuti oleh PIC yang ditunjuk sebagai single support dalam berkomunikasi,” jelas Aminuddin.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Nusron menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk mendukung percepatan administrasi pertanahan guna memastikan optimalisasi pengelolaan aset negara. Sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN turut hadir dalam audiensi tersebut.
