Berita Jakarta, Asajabar.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah menyusun progres pembinaan kapasitas sumber daya manusia (SDM) sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di tengah kompleksitas tugas dan tuntutan masyarakat yang terus berkembang.
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa pembinaan dan pengembangan SDM menjadi kebutuhan mendesak untuk memitigasi risiko ketimpangan kompetensi dan pengetahuan di lingkungan organisasi.
“Untuk memitigasi risiko terkait ketimpangan kompetensi dan pengetahuan, peran pengembangan serta pembinaan SDM ini sangat dibutuhkan. Kita memiliki SDM dengan berbagai jabatan dan latar belakang pendidikan, sementara tugas terus bertambah dan tuntutan pelayanan masyarakat semakin tinggi,” ujar Dalu Agung Darmawan dalam Rapat Pembahasan Kebutuhan Peningkatan Kompetensi, Senin (12/1/2026), di Kantor Kementerian ATR/BPN.
Berdasarkan data Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko (Ortala MR), jumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian ATR/BPN saat ini mencapai sekitar 34.000 pegawai yang terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal menekankan pentingnya membangun kelembagaan secara serius dan terperinci, dengan mempertimbangkan potensi serta karakteristik masing-masing pegawai.
Ia mencontohkan, pemetaan kompetensi perlu dilakukan hingga ke level teknis di kantor pertanahan, mulai dari petugas loket pelayanan hingga pekerjaan ketatausahaan.
“Ini menjadi peran teman-teman pengembangan SDM untuk melihat para aktor yang ada di kantor pertanahan, seperti apa karakteristiknya. Baik petugas loket pelayanan maupun pekerjaan teknis lainnya, semua itu penting untuk dibahas secara detail,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN, Agustyarsyah, menyampaikan bahwa berbagai persoalan organisasi kerap bermuara pada aspek SDM. Oleh karena itu, BPSDM membentuk assessment center untuk memetakan profil pegawai sekaligus menyusun kebutuhan pelatihan yang sesuai, baik di bidang manajerial maupun teknis.
“Untuk mendukung pemetaan SDM, kami membentuk assessment center agar dapat diketahui profil pegawai dan jenis pelatihan yang dibutuhkan. Ke depan, pada Mei 2026 kami juga menyiapkan proyek kantor model untuk tiga kantor pertanahan,” ujar Agustyarsyah.
Ia berharap proyek kantor model tersebut dapat menjadi percontohan bagi ratusan kantor pertanahan lainnya di Indonesia, setelah dilakukan pemetaan kondisi, profil pegawai, serta kebutuhan pelatihan secara menyeluruh.
