Berita Mataram, Asajabar.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Wathan untuk menjalin kerja sama dalam mengurangi ketimpangan penguasaan tanah dan mendorong pembangunan yang berkeadilan.
Ajakan tersebut disampaikan Nusron dalam Peringatan Hari Jadi ke-72 Nahdlatul Wathan di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (1/5/2025).
“Kami siap bekerja sama dengan Nahdlatul Wathan, sebagaimana kami sudah bermitra dengan PBNU, Muhammadiyah, Persis, dan MUI. Indonesia ini besar dan mayoritas penduduknya adalah umat Islam, termasuk Nahdlatul Wathan. Tidak boleh ada yang tertinggal dalam gerbong pembangunan,” kata Nusron.
Pada kesempatan itu, Menteri Nusron turut menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi NTB dan Nahdlatul Wathan dalam bidang ketahanan pangan.
Ia menyambut baik kolaborasi tersebut dan menyatakan dukungannya terhadap program ketahanan pangan di daerah tersebut.
Nusron juga menginstruksikan jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB untuk mengidentifikasi tanah negara yang telantar serta Hak Guna Usaha (HGU) yang izinnya telah habis, agar dapat didistribusikan kepada warga Nahdlatul Wathan yang siap mengelolanya demi mendorong ketahanan pangan dan pemerataan ekonomi.
“Kami menyambut gembira kolaborasi ini. Ini penting agar perjuangan untuk keadilan ekonomi bisa dirasakan oleh masyarakat luas, termasuk warga Nahdlatul Wathan,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Nusron menyoroti ketimpangan struktural penguasaan tanah di Indonesia. Dari total 170 juta hektare tanah di Indonesia, sekitar 70 juta hektare merupakan kawasan non-hutan.
Namun, sekitar 46 persen atau 30 juta hektare lahan non-hutan tersebut dikuasai oleh hanya 60 keluarga besar pemilik korporasi.
“Petani kecil di NTB, termasuk warga Nahdlatul Wathan, mencari tanah satu atau dua hektare saja bisa berkonflik. Tapi ada satu keluarga yang menguasai sampai 1,8 juta hektare. Ini jelas ketimpangan struktural,” ungkapnya.
Menindaklanjuti hal tersebut, Nusron menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menugaskannya untuk menata ulang sistem pembagian dan pengelolaan tanah, termasuk HGU dan Hak Guna Bangunan (HGB), dengan mengedepankan prinsip keadilan, pemerataan, dan kesinambungan ekonomi.
“Bagi yang sudah menguasai tanah luas, jangan ditambah. Yang kecil kita bantu berkembang. Yang belum punya, kita carikan tanah. Itulah konsep keadilan yang kami perjuangkan,” tegas Nusron.
Di akhir sambutannya, ia menyampaikan selamat hari jadi kepada Nahdlatul Wathan serta mengapresiasi kontribusi organisasi tersebut dalam bidang pendidikan dan dakwah Islam.
Ia menyebut semangat Nahdlatul Wathan sejalan dengan nilai-nilai perjuangan Rasulullah SAW.
Turut hadir dalam acara tersebut Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan TGKH Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani, serta Kepala Kanwil BPN Provinsi NTB Lutfi Zakaria.
