Berita Jakarta, Asajabar.com – Langkah tegas yang diambil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dalam menghadapi polemik pagar laut yang mencuat sejak awal tahun 2025, mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan.
Salah satu dukungan datang dari mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Susno Duadji, yang menilai kebijakan ini sebagai langkah yang positif dan tepat.
Dalam sesi telekonferensi yang digelar oleh Sindo Prime di Sindo News TV pada Selasa (04/02/2025), Susno mengungkapkan rasa syukur atas langkah terbuka yang diambil Kementerian ATR/BPN dalam mengungkap permasalahan tersebut.
“Kita patut berterima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kementerian ATR/BPN, karena mereka yang pertama kali berani membuka masalah ini,” ujar Susno.
Susno juga mengapresiasi keterbukaan Menteri Nusron dalam memberikan informasi kepada masyarakat, mulai dari pemeriksaan sertifikat hingga gelar perkara yang tengah berlangsung. Ia meyakini bahwa dengan pendekatan ini, masalah pertanahan di daerah lain juga akan ditangani dengan serius meski tidak dalam waktu bersamaan.
“Kita percaya kepada kementerian ini, bahwa nantinya persoalan-persoalan pertanahan di tempat lain pun akan diusut seperti ini,” tambahnya.
Selain itu, Susno mendesak agar pihak lain, termasuk Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Tangerang, ikut bertindak tegas.
“Bertindak, masa Kementerian ATR/BPN saja yang berani. Ini bukan lagi tuntutan, tapi kewajiban,” tegasnya.
Senada dengan itu, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis, yang turut hadir sebagai narasumber, mengungkapkan pentingnya dukungan semua pihak terhadap langkah tegas kementerian ini.
“Sebenarnya kalau semua bersikap kooperatif dan terbuka, proses ini akan lebih terang-benderang dan masyarakat dapat melihat perjalanan kasus ini secara jelas,” ujarnya.
Kholid, perwakilan nelayan yang juga hadir dalam telekonferensi, berharap agar polemik pagar laut segera diselesaikan dengan proses hukum yang transparan dan adil.
“Pihak pemerintah harus mengambil langkah tegas, melakukan yang sebenar-benarnya, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” pungkas Kholid.
Langkah-langkah yang diambil Kementerian ATR/BPN mendapat sorotan positif, dan diharapkan dapat membawa solusi konkret bagi masyarakat, khususnya yang terdampak oleh polemik pagar laut ini.
