Berita Jakarta, Asajabar.com – Para pemilik sertipikat tanah yang terbit sebelum 1997 diimbau untuk segera melakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan (Kantah) setempat.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa masih banyak sertipikat lama yang bergambar bola dunia yang belum dilengkapi dengan peta kadastral.
“Ada sekitar 13,8 juta sertipikat seperti ini, namun banyak masyarakat yang belum menyadarinya,” ujar Menteri Nusron dalam rapat bersama Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kamis, 13 Maret 2025.
Masalah ini muncul karena sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pendaftaran tanah belum mencantumkan bidang tanah pada peta kadastral. Hal tersebut menyebabkan bidang tanah tersebut masuk dalam kategori KW 4, 5, dan 6, atau tanah yang belum terpetakan.
Jika dibiarkan, masalah ini berisiko menimbulkan tumpang tindih kepemilikan atau permasalahan lainnya di kemudian hari. Oleh karena itu, Menteri Nusron mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan tanah yang belum terpetakan ke Kantah setempat untuk diperbaharui datanya.
Bagi pemilik sertipikat yang datanya perlu diperbaharui, momen libur Lebaran dapat dimanfaatkan, karena beberapa daerah akan tetap membuka layanan.
“Mulai tanggal 2, 3, 4, dan 7 April, Kantah di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Sumatra Barat, dan Lampung akan tetap buka,” ujar Menteri Nusron. Masyarakat diharapkan memanfaatkan kesempatan ini untuk datang langsung ke Kantah dan melaporkan sertipikat tanah mereka.
Untuk mengetahui apakah tanah yang dimiliki masuk dalam kategori KW 4, 5, atau 6, masyarakat bisa memanfaatkan aplikasi Sentuh Tanahku dan mengakses situs bhumi.atrbpn.go.id. Selain itu, informasi juga dapat diperoleh melalui unggahan di kanal resmi Kantah di masing-masing kabupaten/kota.
Selain itu, masyarakat yang memerlukan layanan informasi atau konsultasi pertanahan lainnya selama libur panjang Lebaran ini juga dapat mengunjungi Kantah untuk menerima berkas layanan pertanahan atau penyerahan produk layanan secara langsung tanpa melalui kuasa.
