Berita Jakarta, Asajabar.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di sektor ketahanan energi. Dukungan tersebut akan diberikan melalui penyediaan lahan serta percepatan layanan pertanahan dan tata ruang untuk pembangunan infrastruktur energi nasional.
Hal itu disampaikan Nusron saat menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Transisi Energi Terbarukan dan Konversi Kendaraan Listrik yang digelar di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, Rabu (11/3/2026).
“Untuk menyukseskan program ini, kami memberikan dukungan melalui pelayanan pertanahan dan tata ruang. Dari sisi pelayanan pertanahan, kami menyiapkan potensi lahan yang bersumber dari Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang,” ujar Nusron.
Menurutnya, secara nasional potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur ketahanan energi mencapai sekitar 849.000 hektare. Sementara itu, khusus di wilayah Jawa, potensi lahan yang tersedia diperkirakan berkisar antara 50.000 hingga 60.000 hektare.
“Saat ini Kementerian ATR/BPN tengah melakukan pemetaan dan identifikasi lebih lanjut terhadap lokasi-lokasi tersebut,” tambah Nusron.
Selain penyediaan lahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional juga akan memberikan dukungan dalam aspek perizinan pemanfaatan ruang. Salah satunya melalui penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai dasar untuk memproses berbagai perizinan lanjutan.
Untuk mempercepat implementasi program tersebut, Nusron mengusulkan agar pengembangan energi dimasukkan ke dalam skema PSN sehingga proses penyesuaian pemanfaatan ruang maupun penyelesaian aspek pertanahan dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi.
Sementara itu, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa Presiden telah menginstruksikan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan target kapasitas mencapai 100 gigawatt. Program tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.
“Energi merupakan salah satu faktor penting dalam geopolitik dan geoekonomi global. Karena itu, Bapak Presiden meminta kita mempercepat pemanfaatan potensi energi yang kita miliki agar Indonesia semakin mandiri,” kata Bahlil.
Dalam rapat tersebut, Nusron turut didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana. Pertemuan tingkat menteri ini juga dihadiri sejumlah menteri dan kepala lembaga dari Kabinet Merah Putih.
