Menteri ATR/BPN : Pegawai Harus Siap Ditugaskan Secara Nasional

- Redaktur

Senin, 7 Juli 2025 - 11:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Berita Jakarta, Asajabar.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melantik 79 pejabat struktural dari berbagai wilayah Indonesia dalam sebuah prosesi yang digelar secara daring dan luring di Aula Prona, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

Pelantikan ini merupakan bagian dari konsolidasi organisasi yang telah dilakukan secara bertahap selama delapan bulan terakhir.

Dalam sambutannya, Nusron menegaskan bahwa pelantikan ini bertujuan membangun sistem karier yang terstruktur dan berbasis prinsip meritokrasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

“Pelantikan ini merupakan upaya membangun sistem karier yang lebih terukur, berjenjang, dan berbasis meritokrasi. Kami telah menata ritme organisasi dengan kepastian jabatan yang dapat diprediksi dan direncanakan,” ujar Nusron.

Ia mengungkapkan bahwa saat ini Peraturan Menteri tentang jalur karier (career path) masih dalam tahap finalisasi.

Baca Juga :  Laporan Keuangan 2025 Kembali Raih WTP, Sekjen ATR/BPN Minta Jajaran Tindak Lanjuti Temuan BPK

Meski demikian, langkah-langkah reorganisasi dan rotasi yang telah dilakukan dinilai mengarah pada sistem manajemen sumber daya manusia yang lebih adil.

“Pola reorganisasi ini minimal sudah mendekati sistem karier yang tepat, dengan prinsip sharing the pain, sharing the gain,” imbuhnya.

Sebagai instansi vertikal yang memiliki satuan kerja di seluruh penjuru negeri, Menteri Nusron menekankan pentingnya semangat nasionalisme dan kesiapan pegawai untuk ditempatkan di mana pun.

“Semua pegawai harus punya semangat nationwide. Harus siap ditugaskan di pusat, barat, tengah, timur, hingga wilayah terpencil,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Nusron juga mengingatkan agar mutasi dan promosi dilakukan secara objektif. Ia menolak praktik yang hanya berdasarkan kedekatan personal.

“Mutasi harus berbasis meritokrasi, bukan karena faktor subjektivitas. Ini penting untuk menciptakan keadilan dan profesionalisme organisasi,” ujarnya.

Baca Juga :  Sekjen ATR/BPN Minta Kanwil dan Kantah Percepat Program Strategis

Ia secara khusus menyoroti pegawai yang selama bertahun-tahun bertugas di wilayah tertentu tanpa rotasi. Menurutnya, pemerataan penugasan adalah bagian dari pembinaan karier dan penguatan instansi sebagai lembaga nasional.

“Kita ingin ATR/BPN menjadi instansi nasional yang profesional dan berintegritas. Mohon ini diterima dan dipahami. Bersabar bagi yang belum mendapatkan penugasan di wilayah tengah, timur, atau lainnya,” tutur Nusron.

Dua pejabat yang dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam kesempatan tersebut adalah:

• Budi Santosa sebagai Kepala Biro Sumber Daya Manusia

Einstein Al Makarima Mohammad sebagai Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko

Pelantikan ini turut dihadiri oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Berita Terkait

Laporan Keuangan 2025 Kembali Raih WTP, Sekjen ATR/BPN Minta Jajaran Tindak Lanjuti Temuan BPK
Realisasi Anggaran ATR/BPN Tembus Rp6,12 Triliun, Komisi II DPR Minta Pengelolaan Berbasis Kinerja
Sertipikasi Tanah Ulayat Lindungi Hak Masyarakat Adat, Bukan Hilangkan Hak Adat
Nusron dan Maruarar Sepakati Sertipikasi Gratis untuk MBR, Targetkan Satu Juta Bidang Tanah pada 2026
Sekjen ATR/BPN Minta Kanwil dan Kantah Percepat Program Strategis
Reforma Agraria Harus Berdampak pada Ekonomi Masyarakat, Bank Tanah Perlu Diperkuat
KKNP-PTLP Perdana STPN Berhasil Petakan Lebih dari 224 Ribu Bidang Tanah dan Restorasi Arsip Pascabencana
Kajian Komnas HAM Perkuat Langkah Pemerintah Tangani Konflik Agraria Secara Menyeluruh

Berita Terkait

Sabtu, 18 Juli 2026 - 08:17 WIB

Laporan Keuangan 2025 Kembali Raih WTP, Sekjen ATR/BPN Minta Jajaran Tindak Lanjuti Temuan BPK

Sabtu, 18 Juli 2026 - 07:33 WIB

Realisasi Anggaran ATR/BPN Tembus Rp6,12 Triliun, Komisi II DPR Minta Pengelolaan Berbasis Kinerja

Jumat, 17 Juli 2026 - 17:27 WIB

Sertipikasi Tanah Ulayat Lindungi Hak Masyarakat Adat, Bukan Hilangkan Hak Adat

Jumat, 17 Juli 2026 - 17:18 WIB

Nusron dan Maruarar Sepakati Sertipikasi Gratis untuk MBR, Targetkan Satu Juta Bidang Tanah pada 2026

Jumat, 17 Juli 2026 - 17:11 WIB

Sekjen ATR/BPN Minta Kanwil dan Kantah Percepat Program Strategis

Jumat, 17 Juli 2026 - 15:19 WIB

KKNP-PTLP Perdana STPN Berhasil Petakan Lebih dari 224 Ribu Bidang Tanah dan Restorasi Arsip Pascabencana

Jumat, 17 Juli 2026 - 15:04 WIB

Kajian Komnas HAM Perkuat Langkah Pemerintah Tangani Konflik Agraria Secara Menyeluruh

Jumat, 17 Juli 2026 - 14:56 WIB

Tanah Wakaf Tanpa Dokumen Lengkap Tetap Bisa Bersertipikat, Ini Mekanismenya

Berita Terbaru

error: Content is protected !!