Berita Jakarta, Asajabar.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengusulkan percepatan digitalisasi 300 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada tahun 2026. Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Finalisasi Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Gedung Ali Wardhana, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Nusron menegaskan, percepatan digitalisasi RDTR bertujuan untuk mempermudah perizinan berusaha sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan RDTR yang sudah terintegrasi ke sistem Online Single Submission (OSS), proses Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bisa lebih cepat.
“Kalau 300 RDTR terpenuhi, Insyaallah urusan KKPR bisa teratasi. Dengan RDTR terintegrasi OSS, Service Level Agreement (SLA) perizinan bisa selesai dalam dua sampai tiga hari,” jelas Nusron.
Saat ini, Kementerian ATR/BPN menargetkan 2.000 RDTR terintegrasi OSS di seluruh Indonesia. Dari 646 RDTR yang ada, sebanyak 428 sudah terhubung ke OSS, sedangkan sisanya ditargetkan rampung bulan ini.
Nusron juga menguraikan perkembangan penyusunan RDTR lintas sektor. Hingga kini terdapat 47 RDTR dalam penyusunan, 34 RDTR sudah memperoleh Persetujuan Substansi, dan 2 RDTR dalam tahap penetapan daerah. Dengan demikian, terdapat tambahan 83 RDTR yang tengah berproses.
Untuk mendukung target tersebut, Kementerian ATR/BPN memperoleh pinjaman (loan) dari Bank Dunia melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) guna menyelesaikan 500 RDTR hingga 2029.
Dalam penyusunan RDTR, kementerian juga bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG). Tahun 2025 ini BIG telah menyelesaikan peta dasar skala 1:5.000 di Pulau Kalimantan dan Jawa, setelah sebelumnya menuntaskan Pulau Sulawesi pada 2024. Selanjutnya, pemetaan akan dilakukan di Pulau Sumatra (2026), Maluku, NTB, dan NTT (2027), dan wilayah lainnya pada 2029.
Airlangga Hartarto menekankan pentingnya memprioritaskan penyusunan RDTR di wilayah pusat pertumbuhan ekonomi. “Misalnya di Sulawesi, wilayah Utara Jawa, dan Sumatra bagian timur seperti Kepulauan Riau karena menjadi perhatian para investor,” ujar Airlangga.
Rapat tersebut juga dihadiri Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, beserta jajaran, serta perwakilan dari sejumlah kementerian dan lembaga yang masuk dalam program Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja.
