Menteri Nusron: Sertipikat Tanah Adalah Produk Hukum Final

- Redaktur

Jumat, 3 Januari 2025 - 15:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid.

Berita Jakarta, Asajabar.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan bahwa girik atau bukti kepemilikan tanah lama tidak lagi berlaku setelah seluruh tanah di suatu kawasan dinyatakan lengkap dan terdaftar.

Penegasan ini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021, yang mengatur bahwa sertipikat tanah yang telah terbit lebih dari lima tahun tidak dapat dicabut atau diganti kecuali melalui putusan pengadilan.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menjelaskan bahwa setelah seluruh tanah di suatu kawasan telah terpetakan dan diterbitkan sertipikatnya, girik secara otomatis kehilangan fungsinya.

“Ketika kawasan sudah lengkap, sudah jelas siapa pemiliknya, dan sudah ada sertipikat, girik otomatis tidak berlaku lagi. Namun, jika ada cacat administrasi yang terbukti dalam kurun waktu kurang dari lima tahun, girik masih dapat digunakan sebagai bukti,” ujar Nusron dalam acara Catatan Akhir Tahun Kementerian ATR/BPN di Aula Prona, Jakarta, Selasa (31/12/2024).

Menteri Nusron juga menegaskan, untuk sertipikat tanah yang usianya lebih dari lima tahun, penyelesaian sengketa hanya dapat dilakukan melalui pengadilan.

“Sertipikat tanah adalah produk hukum. Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021, produk hukum hanya dapat diganti dengan produk hukum lain atas dasar putusan pengadilan,” jelasnya.

Girik dan Potensi Konflik

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi, menjelaskan bahwa girik pada dasarnya adalah bukti kepemilikan tanah lama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Dalam UU tersebut, pemilik tanah diberikan kesempatan untuk mendaftarkan tanah mereka ke negara. Namun, seiring berjalannya waktu, hak atas tanah berbasis girik seharusnya telah diperbarui dan digantikan oleh sertipikat.

“Selama ini, girik sering menjadi sumber sengketa dan konflik tanah. Tidak jarang girik juga dimanfaatkan oleh mafia tanah dengan memalsukan dokumen. Oleh karena itu, penghapusan girik ini bertujuan untuk meminimalisasi konflik di masa depan,” ungkap Asnaedi.

Ia menambahkan, dengan keberhasilan program Kabupaten/Kota Lengkap yang telah memetakan dan mendaftarkan seluruh bidang tanah di beberapa kawasan, keberadaan girik tidak lagi relevan.

“Seperti yang disampaikan Pak Menteri, begitu seluruh tanah di suatu kawasan terdaftar lengkap, girik otomatis tidak berlaku,” tegasnya.

Sesi Tanya Jawab

Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Dalam sesi tanya jawab yang dimoderatori oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis, sebanyak 84 awak media dari berbagai platform nasional berkesempatan mengajukan pertanyaan seputar kebijakan agraria, sertipikat tanah, dan penghapusan girik.

Kementerian ATR/BPN berharap kebijakan ini dapat meningkatkan kepastian hukum atas tanah dan mengurangi konflik yang selama ini sering muncul akibat dokumen girik.

Berita Terkait

Cegah Alih Fungsi Lahan, Nusron Wahid Minta Penanganan Kejahatan Pertanahan Diperluas
Wamen ATR/BPN Terima Delegasi Timor-Leste, Bahas Sistem Pengelolaan dan Pendaftaran Tanah
Perkuat Sinergi Berantas Mafia Tanah, Menteri Nusron Apresiasi 75 Penerima Penghargaan dari 25 Provinsi
Menteri ATR/BPN: Tiga Provinsi Masih di Bawah Target Penetapan LP2B 87 Persen
11 Perusahaan Terindikasi Terlibat Karhutla, ATR/BPN Siapkan Pembatalan HGU
Menteri Nusron Evaluasi HGU 11 Korporasi Terkait Karhutla, Ada yang Dicabut hingga Tak Diperpanjang
ATR/BPN Imbau Warga Bogor Alihkan Sertipikat Analog ke Elektronik
Tak Perlu Bolak-balik ke Kantor Pertanahan, ATR/BPN Hadirkan Layanan Keliling di Ruang Publik

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 16:01 WIB

Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam Kemenag Kunjungi Ponpes Hamalatul Quran Tasikmalaya, Tinjau Sarana Prasarana dan Program Kemandirian

Kamis, 19 November 2026 - 08:37 WIB

Cetak Generasi Berprestasi, MAN 1 Ciamis Sukses Gelar GEMADA X

Rabu, 18 November 2026 - 18:33 WIB

KKMA Ciamis Ajak Guru Madrasah Manfaatkan Gemini AI sebagai Sarana Pembelajaran

Senin, 16 November 2026 - 17:15 WIB

Implementasi AI di Kalangan Guru RA Ciamis Baru 37,57 Persen, KKRA Perkuat Pendampingan

Jumat, 13 November 2026 - 13:46 WIB

Dari Tahfiz hingga Kewirausahaan, Pesantren Hamalatul Qur’an Tasikmalaya Cetak Santri Berprestasi dan Mandiri

Kamis, 5 November 2026 - 18:48 WIB

Dorong Terwujudnya RA Aman dan Ramah Anak, KKRA Panumbangan Edukasi 633 Orang Tua Lewat Seminar Parenting

Kamis, 29 Oktober 2026 - 18:09 WIB

BOP PAUD Rp15,67 Miliar dan BOP Kesetaraan Rp9,13 Miliar di Ciamis, Bagaimana Realisasinya?

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 18:39 WIB

KKRA Cipaku Gelar Seminar Parenting, Perkuat Karakter Anak di Era Digital

Berita Terbaru

error: Content is protected !!