Berita Sumedang, Asajabar.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau kepala daerah agar aktif menyosialisasikan pentingnya pemasangan tanda batas tanah kepada masyarakat. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah terjadinya sengketa pertanahan di tingkat lokal.
“Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengetahui dan menjaga tanda batas tanah sering kali memicu sengketa, bahkan terjadi tukar batas dengan lahan di sebelahnya,” kata Menteri Nusron saat memberikan pengarahan dalam Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 Gelombang II di Balairung Rudini, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sumedang, Jawa Barat, Rabu (25/6/2025).
Sejak tahun 2023, Kementerian ATR/BPN telah menginisiasi Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) sebagai bentuk edukasi publik mengenai batas kepemilikan tanah. Menurut Menteri Nusron, keterlibatan kepala daerah sangat penting dalam menyukseskan gerakan ini.
“Sudah saatnya pemerintah bersama menyosialisasikan gerakan pemasangan tanda batas tanah ini, agar tidak terus terjadi konflik tapal batas antar warga,” ujarnya.
Selain itu, Menteri Nusron juga menyoroti masih banyaknya bidang tanah yang belum terpetakan maupun disertipikatkan. Ia mendorong kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, perangkat desa, hingga asosiasi profesi pemetaan untuk mempercepat proses legalisasi aset.
“Kepala daerah bisa bekerja sama dengan perangkat desa maupun asosiasi profesi di bidang pengukuran dan pemetaan, agar penyelesaian pendaftaran tanah ini bisa lebih cepat dan menyeluruh,” tegasnya.
Hingga Juni 2025, program pendaftaran tanah nasional mencatat capaian 122,5 juta bidang tanah yang telah terdaftar dari target 126 juta bidang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 96,4 juta bidang telah bersertipikat.
“Jadi tugas kita melanjutkan bidang-bidang tanah yang belum terdaftar dan belum bersertipikat. Karena itu, Bapak/Ibu sekalian, kami tunggu kerja samanya ya,” tutur Nusron di hadapan 86 kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 yang hadir dalam kegiatan orientasi.
Turut hadir mendampingi Menteri Nusron, Kepala Biro Humas dan Protokol Harison Mocodompis serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar. Kegiatan orientasi juga menghadirkan Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, sebagai narasumber.
