Berita Jakarta, Asajabar.com – Pemerintah terus berkomitmen merealisasikan program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, yaitu swasembada pangan, pembangunan hunian berkualitas, dan pemerataan ekonomi. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah optimalisasi ketersediaan lahan.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa pemerintah memiliki 854.662 hektare cadangan tanah, termasuk tambahan 10.000 hektare hasil konversi Hak Guna Usaha (HGU) menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) akibat perubahan tata ruang.
Pernyataan ini disampaikan Nusron dalam Rapat Koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rabu (8/1/2025).
“Dari total cadangan tersebut, sebanyak 209.780 hektare dialokasikan untuk program ketahanan pangan nasional. Ini untuk memastikan lahan pertanian cukup tersedia sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan,” ujar Nusron.
Selain itu, 567.585 hektare lahan telah disiapkan untuk program transmigrasi.
Nusron menjelaskan bahwa lahan tersebut akan dikelola oleh Kementerian Transmigrasi untuk mendukung relokasi penduduk ke wilayah-wilayah baru.
Langkah ini diharapkan dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa dan mengurangi kepadatan di daerah perkotaan.
Sementara itu, untuk mendukung program pembangunan hunian rakyat, pemerintah telah mengalokasikan 77.297 hektare lahan, ditambah 10.000 hektare hasil konversi, guna memperlancar realisasi pembangunan 3 juta rumah rakyat.
“Kami pastikan ketersediaan tanah untuk program ini tidak mengalami kendala. Semua berjalan lancar,” tambah Nusron.
Upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang tidak produktif guna mendukung agenda pembangunan nasional.
Nusron menegaskan bahwa sinergi antar-kementerian menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi program ini.
Rapat tersebut juga dihadiri sejumlah Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, serta jajaran Kementerian ATR/BPN, termasuk Sekretaris Jenderal Suyus Windayana, Direktur Jenderal Tata Ruang Dwi Hariyawan, Kepala Biro Humas Harison Mocodompis, dan Kepala Biro Perencanaan Dony Erwan Brilianto.
