Berita Jakarta, Asajabar.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmennya untuk mendukung upaya penanganan dan pengurangan risiko banjir di Indonesia.
Dalam upaya tersebut, ATR/BPN berfokus pada perencanaan tata ruang dan pengadaan tanah, yang diharapkan dapat mengatasi persoalan banjir, terutama di wilayah Jabodetabek-Punjur.
Wamen Ossy menyampaikan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak dalam penanganan masalah banjir yang kerap terjadi di Indonesia.
“Kementerian ATR/BPN mendukung penuh niat baik kita semua dalam mencari solusi atas permasalahan banjir. Kita harus mengedepankan sinergitas dan kolaborasi daripada saling menyalahkan,” ujar Ossy Dermawan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Penanganan dan Pengurangan Risiko Bencana Banjir Jangka Pendek dan Menengah yang diselenggarakan di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Kamis (27/03/2025).
Penanganan banjir di kawasan Jabodetabek-Punjur sendiri telah diatur secara rinci dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Jabodetabek-Punjur yang tertuang dalam Perpres No. 60 Tahun 2020.
Menurut Ossy, tantangan utama dalam implementasi rencana tersebut adalah pengawasan dan penertiban di daerah.
“Grand design tata ruang kita sudah sangat komprehensif, tetapi dalam pelaksanaannya di daerah masih banyak kendala, salah satunya adalah perbedaan kebijakan di tiap daerah yang membuat implementasi tidak mudah,” jelasnya.
Salah satu langkah konkret yang sedang dilakukan pemerintah adalah normalisasi Sungai Ciliwung, yang diharapkan dapat segera dimulai setelah penetapan lokasi pada akhir April 2025.
Dalam hal ini, Kementerian ATR/BPN juga siap mendukung pengamanan badan air dan penertiban pelanggaran tata ruang di sepanjang sungai.
“Kami siap melakukan sertipikasi tanah di atas badan sungai. Jika ada kepemilikan tanah yang sudah berlangsung lama, kami akan mempertimbangkan mekanisme pengadaan tanah bersama pemerintah daerah,” kata Wamen Ossy.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan tiga langkah strategis dalam menangani banjir, yaitu revisi Rencana Tata Ruang di tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar sesuai dengan kondisi terkini; sertipikasi tanah di kawasan badan air untuk mencegah alih fungsi lahan yang dapat memperburuk risiko banjir; dan Pengadaan Tanah untuk proyek pengendalian banjir, yang akan dilakukan bekerja sama dengan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami siap bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam proses Pengadaan Tanah, terutama yang berkaitan dengan kepentingan umum dan mitigasi bencana. Dengan koordinasi yang baik, kita bisa menekan potensi konflik sosial dalam implementasinya.
Kami juga menyambut baik arahan Menko agar kita dapat bekerja bersama dalam penanganan banjir secara komprehensif dan berkelanjutan,” tambahnya.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk merumuskan aksi ekosistem pencegahan risiko bencana yang komprehensif dari hulu ke hilir.
“Pendekatannya harus berbasis ekosistem, tidak boleh terkotak-kotak. Hari ini kita akan menyusun rencana aksi pencegahan risiko bencana banjir di Jabodetabek, yang akan menjadi acuan dalam langkah-langkah konkret ke depan,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, serta perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait. Selain itu, Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati, turut mendampingi Wamen Ossy dalam acara tersebut.
