Berita Tangerang, Asajabar.com –
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menekankan pentingnya aspek keberlanjutan sosial dalam proses pengadaan tanah. Hal ini disampaikannya dalam Indonesia International Valuation Conference (IIVC) 2025 di Tangerang Selatan, Kamis (24/04/2025).
“Pembangunan harus selaras dengan kehidupan masyarakat. Pengadaan tanah seharusnya menjadi awal kehidupan yang lebih baik bagi warga terdampak,” katanya.
Ia menyebut kompensasi bukanlah akhir dari proses, melainkan bagian dari transformasi sosial yang menyeluruh, termasuk hunian pengganti, pelatihan kerja, pendampingan usaha, dan bantuan hukum.
Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari, menambahkan bahwa paradigma baru pengadaan tanah berbasis empat pilar: penguasaan, penggunaan, pengembangan, dan nilai tanah.
Langkah ini bagian dari reformasi pertanahan nasional yang mengedepankan keadilan dan HAM.
Turut hadir, Dirjen Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan Agustin Iterson Samosir, Tenaga Ahli Administrasi Negara Ajie Arifuddin, Kepala Kanwil BPN Banten Sudaryanto, serta Ketua Umum DPN MAPPI Budi Prasodjo.
Berita Pekanbaru, Asajabar.com –
Menteri ATR Minta Kepala Daerah Riau Ajak Warga Perbarui Sertipikat Lama
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid meminta kepala daerah di Riau aktif mengajak masyarakat memperbarui data pertanahan, terutama sertipikat KW 4, 5, dan 6 yang terbit sebelum 1997.
Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Gubernur Riau dan para Bupati/Wali Kota se-Riau di Kantor Gubernur Riau, Kamis (24/04/2025).
“Mohon kepala daerah menginstruksikan masyarakat untuk menyerahkan sertipikat lama agar diganti yang baru. Biasanya belum ada peta tanahnya,” katanya.
Dari 3,531 juta bidang tanah di Riau, 523 ribu bidang (17,23%) masih menggunakan sertipikat KW 4–6 dengan luas 370.753 hektare.
Ia juga menyebut bahwa 67,07% Area Penggunaan Lain (APL) di Riau telah terdaftar, dan 65,36% telah bersertipikat.
Selain aspek legalitas, Menteri Nusron menyoroti kontribusi layanan pertanahan terhadap ekonomi. Sepanjang 2024, tercatat Rp398 miliar dari BPHTB dan Rp19 triliun dari hak tanggungan di Riau.
“Kami butuh kerja sama kepala daerah agar layanan pertanahan bisa semakin baik,” tegasnya.
Turut hadir Kepala Biro Humas Harison Mocodompis, Kepala Kanwil BPN Riau Nurhadi Putra, Gubernur Riau Abdul Wahid, serta kepala daerah se-Riau.
