Berita Jakarta, Asajabar.com — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan pagu anggaran Kementerian ATR/BPN untuk tahun anggaran 2025 sebesar Rp6,45 triliun.
Anggaran ini akan digunakan untuk melanjutkan program Reforma Agraria serta memastikan tugas-tugas Kementerian ATR/BPN dapat dijalankan dengan optimal di tingkat pusat, kantor wilayah provinsi, dan kantor pertanahan kabupaten/kota.
“Pagu Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6.454.781.052.000. Alokasi ini disiapkan untuk melanjutkan program Reforma Agraria serta mendukung operasional kementerian di berbagai tingkatan,” kata AHY dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Selain itu, AHY menyampaikan bahwa ada peningkatan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari tahun sebelumnya menjadi Rp3,2 triliun. Peningkatan ini akan dioptimalkan melalui layanan pertanahan elektronik yang sedang dikembangkan.
“Saat ini, terdapat 445 kantor pertanahan yang sudah menyelenggarakan dan memproduksi sertifikat tanah elektronik. Dengan tambahan anggaran sebesar Rp200 miliar, kualitas pelayanan di kantor-kantor pertanahan akan ditingkatkan,” ujar AHY.
Ia menambahkan bahwa pelayanan ini juga akan semakin transparan, akuntabel, dan cepat, serta akan menambah pemasukan PNBP untuk negara.
Pada kesempatan yang sama, AHY melaporkan penyesuaian atas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Tahun 2025 dalam rapat kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Senin (9/9).
Penyesuaian dilakukan untuk beberapa program kementerian di seluruh Indonesia, termasuk Reforma Agraria.
Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, yang memimpin rapat tersebut, menyetujui pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2025 sebesar Rp6,4 triliun.
Anggaran tersebut mencakup Program Dukungan Manajemen sebesar Rp4,27 triliun, Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan Rp2,02 triliun, dan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang sebesar Rp156 miliar. (TONY/ASAJABAR)
