JAKARTA, ASAJABAR.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan pendaftaran tanah secara sistematis seluas 4,8 juta hektare melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) periode 2025–2029. Program yang didukung Bank Dunia ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat administrasi pertanahan dan tata ruang sekaligus memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengatakan ILASPP memiliki cakupan besar dan menjadi investasi penting dalam membangun fondasi tata kelola pertanahan dan tata ruang untuk jangka panjang.
“Dengan target pendaftaran tanah sistematis seluas 4,8 juta hektare, kita dapat melihat bahwa ILASPP memiliki cakupan dan dampak yang sangat besar. ILASPP merupakan investasi yang sangat berharga bagi kita semuanya dalam pembangunan menjadi fondasi tata kelola pertanahan dan tata ruang, khususnya dalam jangka yang panjang,” ujar Dalu Agung Darmawan dalam Kick-Off Meeting Implementation Support Mission ILASPP di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Dalam pelaksanaannya, ILASPP melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, di antaranya Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Dalam Negeri. Sinergi tersebut diperlukan untuk mendukung pencapaian target program sekaligus memperkuat integrasi informasi pertanahan dan tata ruang.
Kementerian ATR/BPN juga memprioritaskan integrasi data pertanahan dan tata ruang serta modernisasi sistem informasi. Langkah ini diharapkan dapat menghubungkan data dari berbagai instansi sehingga menghasilkan informasi yang lebih akurat dan mendukung proses pengambilan keputusan.
Dalu Agung menegaskan, keberhasilan pelaksanaan ILASPP tidak hanya bergantung pada target program, tetapi juga membutuhkan komitmen pemerintah dan koordinasi yang efektif di antara seluruh pihak terkait.
“Keberhasilan proyek sangat ditentukan oleh kuatnya komitmen pemerintah, efektivitas kelembagaan, kemudian kualitas koordinasi di antara seluruh pihak yang terlibat. Komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui dukungan yang nyata, baik dalam bentuk kebijakan, penguatan organisasi pelaksana, penyediaan sumber daya manusia, maupun percepatan pengambilan keputusan,” tuturnya.
Melalui program ILASPP, Kementerian ATR/BPN berupaya membenahi administrasi pertanahan dan tata ruang secara berkelanjutan. Program ini diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target pendaftaran tanah, tetapi juga mampu memperkuat kepastian hukum hak atas tanah masyarakat serta mewujudkan penyelenggaraan tata ruang yang lebih terintegrasi.
Dengan penguatan administrasi pertanahan dan integrasi data spasial, hasil pelaksanaan ILASPP diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Kick-Off Meeting Implementation Support Mission ILASPP tersebut turut dihadiri Willem van der Muur, Land Tenure Specialist dari World Bank’s Urban, Resilience and Land Global Practice. Pertemuan juga diikuti secara daring dan luring oleh Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
