Berita Jakarta, Asajabar.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menunjukkan komitmennya dalam mendukung program Tiga Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyatakan bahwa kementeriannya memiliki peran penting dalam penyediaan tanah dan penataan ruang untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.
“Kami telah melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Ada dua isu utama yang menjadi perhatian kami, yakni penyediaan tanah dan tata ruang,” ujar Nusron Wahid dalam sesi diskusi pada Media Gathering di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (28/11/2024).
Menteri Nusron mengungkapkan, program Tiga Juta Rumah membutuhkan lahan seluas 26.000 hektare. Sebagai bagian dari solusi, Kementerian ATR/BPN mencatat adanya potensi cadangan tanah telantar sebesar 1,3 juta hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 854 ribu hektare telah teridentifikasi penggunaannya.
“Sebagian besar tanah ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti tanaman pangan, kawasan industri untuk mendukung hilirisasi, transmigrasi, dan tentunya permukiman. Untuk kebutuhan perumahan saja, tersedia sekitar 79 ribu hektare dari total potensi tanah telantar tersebut,” jelas Nusron.
Selain penyediaan tanah, tata ruang menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program ini.
Nusron menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan kawasan permukiman dengan kawasan pertanian dan pangan berkelanjutan (KP2B).
Hal ini, menurutnya, juga mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan.
“Permukiman tidak boleh menggagalkan swasembada pangan. Jika ada lahan sawah yang digunakan untuk kawasan permukiman atau industri, maka pemerintah kabupaten wajib mengganti lahan tersebut dengan jumlah produktivitas yang sama sesuai aturan,” tegas Nusron.
Dengan langkah ini, Kementerian ATR/BPN berharap program Tiga Juta Rumah dapat berjalan lancar tanpa mengorbankan tujuan strategis lain, seperti ketahanan pangan nasional.
Program ini juga diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau.
