Wamen ATR/Waka BPN Bahas Sertifikasi Aset Tanah TNI dengan Kodam Iskandar Muda dan Kodam Cenderawasih

- Redaktur

Rabu, 8 Januari 2025 - 11:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kementerian ATR/BPN audiensi dengan perwakilan Kodam Iskandar Muda (Aceh) dan Kodam Cenderawasih (Papua) pada Senin (06/01/2025).

Kementerian ATR/BPN audiensi dengan perwakilan Kodam Iskandar Muda (Aceh) dan Kodam Cenderawasih (Papua) pada Senin (06/01/2025).

Berita Jakarta, Asajabar.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menggelar audiensi dengan perwakilan Kodam Iskandar Muda (Aceh) dan Kodam Cenderawasih (Papua) pada Senin (06/01/2025).

Pertemuan ini membahas sejumlah isu terkait sertifikasi tanah yang dimiliki oleh institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) di kedua wilayah tersebut.

Dalam audiensi yang berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN, Wamen ATR/Waka BPN menegaskan komitmennya untuk mendukung legalisasi aset tanah milik TNI.

Menurut Ossy Dermawan, sertifikasi tanah institusi strategis seperti TNI sangat penting guna menjaga kedaulatan dan keamanan nasional.

“Legalitas aset tanah ini menjadi prioritas karena berkaitan erat dengan upaya menjaga kedaulatan negara. Kami siap membantu Kodam Iskandar Muda dan Kodam Cenderawasih dalam proses sertifikasi ini,” ujar Ossy Dermawan.

Baca Juga :  Nusron Wahid Targetkan Sertipikasi 14 Ribu Tanah Wakaf di Sulsel Tuntas Lewat Kolaborasi Kampus

Dukungan dari Kementerian ATR/BPN

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi; Staf Khusus Bidang Manajemen Internal dan Transformasi Layanan Pertanahan, Syarif Syahria; serta Direktur Penanganan Sengketa Pertanahan, Eko Priyanggodo.

Dalam kesempatan itu, perwakilan dari Kodam Iskandar Muda dan Kodam Cenderawasih menyampaikan berbagai tantangan yang mereka hadapi dalam proses sertifikasi tanah, termasuk masalah administrasi dan sengketa.

Menanggapi hal ini, Wamen ATR/Waka BPN berjanji akan memfasilitasi koordinasi antara pihak terkait untuk mempercepat penyelesaian masalah tersebut.

Baca Juga :  Hindari Informasi Keliru, ATR/BPN Imbau Masyarakat Cek Tarif Layanan Pertanahan Lewat Sentuh Tanahku

Komitmen untuk Menjaga Kedaulatan Tanah Air

Audiensi ini mencerminkan sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan TNI dalam memastikan legalitas aset tanah milik negara.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan meminimalkan potensi konflik di masa depan.

“Melalui kerja sama ini, kami ingin memastikan semua aset tanah milik TNI terdaftar dan bersertifikat, sehingga dapat mendukung tugas pokok TNI dalam menjaga kedaulatan dan keamanan bangsa,” kata Ossy Dermawan.

Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk terus mendukung legalisasi aset-aset strategis milik negara demi terciptanya stabilitas dan keamanan nasional.

Berita Terkait

Nusron Wahid Targetkan Sertipikasi 14 Ribu Tanah Wakaf di Sulsel Tuntas Lewat Kolaborasi Kampus
Ossy Dermawan Serahkan Sertipikat PTSL di Batam, Warga Kampung Tua Apresiasi Kepastian Hukum Tanah
Nusron Wahid: Sertipikat Tanah Wakaf Penting untuk Menjamin Kepastian Hukum Aset Umat
Nusron Wahid Dorong Daerah Perkuat LP2B demi Ketahanan dan Swasembada Pangan
Komisi II DPR RI Dorong Sinergi Pusat dan Daerah Perkuat Tata Kelola Pertanahan
Nusron Wahid: Layanan Pengukuran Tanah Maksimal Selesai 12 Hari Mulai Agustus 2026
Sekjen ATR/BPN: RUU Administrasi Pertanahan Dibutuhkan untuk Atasi Tumpang Tindih Regulasi
FGD ATR/BPN Bahas RUU Administrasi Pertanahan, Tiga Persoalan Agraria Jadi Sorotan

Berita Terkait

Minggu, 12 Juli 2026 - 21:04 WIB

Nusron Wahid Targetkan Sertipikasi 14 Ribu Tanah Wakaf di Sulsel Tuntas Lewat Kolaborasi Kampus

Minggu, 12 Juli 2026 - 20:49 WIB

Nusron Wahid: Sertipikat Tanah Wakaf Penting untuk Menjamin Kepastian Hukum Aset Umat

Jumat, 10 Juli 2026 - 20:43 WIB

Nusron Wahid Dorong Daerah Perkuat LP2B demi Ketahanan dan Swasembada Pangan

Jumat, 10 Juli 2026 - 20:34 WIB

Komisi II DPR RI Dorong Sinergi Pusat dan Daerah Perkuat Tata Kelola Pertanahan

Kamis, 9 Juli 2026 - 20:52 WIB

Nusron Wahid: Layanan Pengukuran Tanah Maksimal Selesai 12 Hari Mulai Agustus 2026

Kamis, 9 Juli 2026 - 20:46 WIB

Sekjen ATR/BPN: RUU Administrasi Pertanahan Dibutuhkan untuk Atasi Tumpang Tindih Regulasi

Kamis, 9 Juli 2026 - 20:36 WIB

FGD ATR/BPN Bahas RUU Administrasi Pertanahan, Tiga Persoalan Agraria Jadi Sorotan

Kamis, 9 Juli 2026 - 20:19 WIB

Hindari Informasi Keliru, ATR/BPN Imbau Masyarakat Cek Tarif Layanan Pertanahan Lewat Sentuh Tanahku

Berita Terbaru

error: Content is protected !!