Berita Bogor, Asajabar.com – Dalam upaya mengatasi bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah, khususnya di Kabupaten Bogor, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Kehutanan melakukan penertiban terhadap empat villa yang berada di kawasan Puncak, Bogor, pada Minggu (09/03/2025).
Penertiban ini dilakukan karena keempat villa tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas, yang telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024.
Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Rahma Julianti, menegaskan komitmen kementeriannya untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang di kawasan Puncak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
“Bersama dengan Kementerian Kehutanan, kami terus berkomitmen untuk memastikan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang, khususnya di Kawasan Puncak,” ujar Rahma setelah penertiban berlangsung.
Menurut informasi yang diterima, keempat villa yang dibongkar merupakan bagian dari 15 villa yang terletak di kawasan hulu Sungai DAS Ciliwung dan diduga telah melanggar aturan tata ruang. Keempat villa yang terkena penertiban tersebut adalah Villa Forest Hill, Villa Sifor Afrika, Villa Cemara, dan Villa Pinus, yang semuanya berada di kawasan Puncak.
Kementerian Kehutanan juga turut berperan dalam proses ini. Direktur Penindakan Pidana Kehutanan, Rudianto Saragih Napitu, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan klarifikasi dan penilaian terhadap perizinan pendirian villa tersebut.
Rudianto menambahkan, penertiban akan diperluas ke kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Bekasi dan DAS Cisadane sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana banjir akibat pembangunan liar di kawasan hutan.
“Dalam beberapa waktu ke depan, kegiatan penertiban ini juga akan diperluas hingga meliputi DAS Bekasi dan DAS Cisadane. Hal ini dilakukan dalam rangka upaya mitigasi bencana banjir sebagai imbas pembangunan liar di kawasan hutan,” jelas Rudianto.
Saat ini, keempat villa yang telah dibongkar diberikan surat peringatan, dan plang penertiban telah dipasang.
Sementara penelitian terkait kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) masih berlangsung, Kementerian Kehutanan dan Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk terus memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada pengelola serta pengurus lingkungan. Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat memahami pentingnya penertiban dan menghindari pembangunan yang tidak sesuai dengan aturan.
