Berita Ciamis, Asajabar.com – Kabupaten Ciamis dipercaya menjadi salah satu lokus visitasi peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat.
Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur pada BKPSDM Kabupaten Ciamis, Diki Darusman, mengatakan penetapan Ciamis sebagai lokus visitasi merupakan kewenangan BPSDM Provinsi Jawa Barat.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Ciamis, khususnya BKPSDM, tidak memiliki intervensi dalam menentukan daerah yang menjadi lokasi pembelajaran. BKPSDM hanya berperan memfasilitasi dan melakukan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan visitasi.
“Ciamis dipilih oleh BPSDM Provinsi Jawa Barat menjadi lokus visitasi kepemimpinan nasional. Itu merupakan bagian dari pembelajaran pelatihan. Jadi, BPSDM yang menentukan,” ujar Diki.
Ia menjelaskan, peserta PKN Tingkat II yang mengikuti kegiatan tersebut berjumlah 60 orang dengan didampingi empat pembimbing. Para peserta berasal dari berbagai daerah, termasuk dari luar Pulau Jawa dan unsur kementerian.
Dalam pelaksanaan visitasi, terdapat empat perangkat daerah di Kabupaten Ciamis yang ditetapkan sebagai lokus pembelajaran, yakni BKPSDM, DPUTR, DPMPTSP, dan DPRKPLH Kabupaten Ciamis.
Diki menilai kepercayaan tersebut menjadi sebuah penghargaan bagi Pemerintah Kabupaten Ciamis. Terlebih, peserta dapat melihat secara langsung berbagai inovasi, program, serta capaian yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
“Iya, tentunya dengan hadirnya visitasi, terutama Kepemimpinan Nasional ini, menjadi satu penghargaan dan kepercayaan bagi Kabupaten Ciamis,” katanya.
Menurut Diki, salah satu hal yang menjadi perhatian peserta maupun penyelenggara adalah berbagai prestasi yang telah diraih Kabupaten Ciamis, khususnya di bidang lingkungan.
“Yang mereka lihat justru itu. Terutama masalah lingkungan,” ujarnya.
Diki menambahkan, proses koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Ciamis dan BPSDM Provinsi Jawa Barat dilakukan setelah Ciamis ditetapkan sebagai lokus. Dalam hal ini, BKPSDM membantu memfasilitasi kebutuhan kegiatan agar proses pembelajaran peserta dapat berjalan dengan baik.
Persiapan kegiatan juga melibatkan berbagai perangkat daerah. Menurut Diki, keterlibatan lintas organisasi perangkat daerah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh kebutuhan peserta selama visitasi dapat difasilitasi.
“Alhamdulillah, diinisiasi oleh Pak Asisten III, semua OPD terlibat dalam penerimaan ini, tidak hanya BKPSDM,” katanya.
Ia memastikan kegiatan visitasi tidak mengganggu pelayanan publik yang sedang berjalan di masing-masing perangkat daerah. Sebaliknya, aktivitas pelayanan yang berlangsung justru dapat menjadi bagian dari materi pembelajaran bagi para peserta.
“Tidak. Justru OPD menampilkan apa yang mereka kerjakan kepada para tamu, kepada para peserta. Dan itu yang mereka lihat, menjadi bahan pembelajaran,” jelas Diki.
Ia mencontohkan DPMPTSP. Peserta dapat melihat secara langsung bagaimana proses pelayanan perizinan dilaksanakan di Kabupaten Ciamis. Dengan demikian, pelayanan yang sedang berlangsung tetap berjalan, sementara peserta memperoleh gambaran nyata mengenai tata kelola pelayanan publik.
Lebih jauh, Diki menegaskan bahwa proses pembelajaran dalam kegiatan visitasi tidak boleh berlangsung satu arah. Pemerintah Kabupaten Ciamis juga harus memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperoleh masukan dan pengalaman dari para peserta yang datang dari berbagai latar belakang pemerintahan.
“Jadi kunjungan mereka itu tidak hanya mereka yang belajar, tetapi kita juga belajar. Tidak hanya mereka yang mengambil informasi dari Ciamis, kita juga menyerap informasi dari mereka,” tuturnya.
Menurut Diki, Pemerintah Kabupaten Ciamis terbuka terhadap berbagai masukan yang disampaikan peserta, termasuk terkait kekurangan dalam penyelenggaraan pelayanan maupun tata kelola pemerintahan.
“Kita tidak menutup diri, tidak hanya menampilkan apa yang kita kerjakan atau apa yang kita lakukan atau apa yang kita raih. Justru dengan adanya para pejabat ini hadir, masukan mereka sangat penting bagi perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan di Ciamis,” katanya.
Ia menilai pertukaran pengalaman tersebut juga dapat menjadi sarana membangun jejaring antarpemerintah serta memperkaya perspektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Diki menegaskan, dampak dari kegiatan visitasi berskala nasional tersebut tidak hanya dirasakan oleh BKPSDM, tetapi juga oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis secara keseluruhan.
“Saya kira tidak hanya BKPSDM, tapi Pemerintah Kabupaten Ciamis,” ujarnya.
Terkait evaluasi khusus setelah kegiatan visitasi, Diki mengatakan BKPSDM belum menyusun laporan evaluasi secara komprehensif. Namun, proses dan hasil kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari pembelajaran bagi pemerintah daerah.
Diki juga menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Ciamis tidak menjadikan penghargaan sebagai tujuan utama dalam menjalankan tugas pemerintahan. Menurutnya, perangkat daerah harus tetap fokus melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Kalau harapan ya sesuai dengan arahan pimpinan, kita hanya melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk bekerja sebaik mungkin. Sesuai dengan ketentuan. Masalah hasil dan penghargaan itu bonus,” katanya.
Ia berharap berbagai apresiasi yang diterima Kabupaten Ciamis dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Ketika kita dapat penghargaan, tentunya kita syukuri. Justru itu menjadi pelecut semangat Pemkab Ciamis untuk terus meningkatkan khususnya pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang,” pungkasnya.
