Efisiensi Anggaran, Kementerian ATR/BPN Hemat Rp2 Triliun

- Redaktur

Jumat, 14 Februari 2025 - 08:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid.

Berita Jakarta, Asajabar.com – Komisi II DPR RI telah menyepakati pagu anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4,4 triliun setelah melalui proses efisiensi. Kesepakatan ini dicapai dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI yang berlangsung di Jakarta, Rabu (12/02/2025).

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam laporannya kepada Komisi II DPR RI, mengungkapkan bahwa pagu anggaran sebelum efisiensi adalah sebesar Rp6,45 triliun.

“Setelah melalui proses efisiensi, kami berhasil melakukan penghematan sebesar Rp2 triliun atau sekitar 31,17 persen, sehingga anggaran yang tersisa adalah Rp4,44 triliun,” ujar Menteri Nusron.

Baca Juga :  Laporan Keuangan 2025 Kembali Raih WTP, Sekjen ATR/BPN Minta Jajaran Tindak Lanjuti Temuan BPK

Usai rapat, Nusron menjelaskan bahwa pemerintah saat ini fokus melakukan efisiensi untuk memastikan anggaran dialokasikan secara tepat, terutama pada program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Ia menyebut langkah efisiensi ini juga bagian dari upaya refocusing anggaran.

“Efisiensi ini dilakukan agar program-program prioritas pemerintahan bisa berjalan lebih baik, dengan menghapus pengeluaran yang tidak perlu,” jelas Nusron.

Salah satu bentuk efisiensi yang dilakukan adalah memanfaatkan fasilitas gedung Kementerian ATR/BPN di Cikeas. Gedung ini memiliki fasilitas lengkap, seperti kamar tidur dan ruang rapat, sehingga rapat-rapat tidak perlu lagi dilakukan di hotel yang menghabiskan biaya lebih besar.

Baca Juga :  Reforma Agraria Harus Berdampak pada Ekonomi Masyarakat, Bank Tanah Perlu Diperkuat

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengapresiasi langkah pemerintah dalam efisiensi anggaran. Menurutnya, langkah ini penting untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara.

“Ini menunjukkan bahwa manajemen penganggaran di kementerian dan lembaga semakin baik, dan efisiensi ini memerlukan kreativitas dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada,” ujar Rifqinizamy.

Hadir dalam rapat tersebut Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, Sekretaris Jenderal Suyus Windayana, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, Kepala Biro Humas Harison Mocodompis, serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Andi Tenri Abeng. (TONY)

Berita Terkait

Munas III PJS Resmi Bergulir, Delegasi dari Berbagai Provinsi Ikuti Sidang Nasional
Laporan Keuangan 2025 Kembali Raih WTP, Sekjen ATR/BPN Minta Jajaran Tindak Lanjuti Temuan BPK
Realisasi Anggaran ATR/BPN Tembus Rp6,12 Triliun, Komisi II DPR Minta Pengelolaan Berbasis Kinerja
Sertipikasi Tanah Ulayat Lindungi Hak Masyarakat Adat, Bukan Hilangkan Hak Adat
Nusron dan Maruarar Sepakati Sertipikasi Gratis untuk MBR, Targetkan Satu Juta Bidang Tanah pada 2026
Sekjen ATR/BPN Minta Kanwil dan Kantah Percepat Program Strategis
Reforma Agraria Harus Berdampak pada Ekonomi Masyarakat, Bank Tanah Perlu Diperkuat
KKNP-PTLP Perdana STPN Berhasil Petakan Lebih dari 224 Ribu Bidang Tanah dan Restorasi Arsip Pascabencana

Berita Terkait

Selasa, 21 Juli 2026 - 11:59 WIB

Munas III PJS Resmi Bergulir, Delegasi dari Berbagai Provinsi Ikuti Sidang Nasional

Sabtu, 18 Juli 2026 - 08:17 WIB

Laporan Keuangan 2025 Kembali Raih WTP, Sekjen ATR/BPN Minta Jajaran Tindak Lanjuti Temuan BPK

Sabtu, 18 Juli 2026 - 07:33 WIB

Realisasi Anggaran ATR/BPN Tembus Rp6,12 Triliun, Komisi II DPR Minta Pengelolaan Berbasis Kinerja

Jumat, 17 Juli 2026 - 17:27 WIB

Sertipikasi Tanah Ulayat Lindungi Hak Masyarakat Adat, Bukan Hilangkan Hak Adat

Jumat, 17 Juli 2026 - 17:18 WIB

Nusron dan Maruarar Sepakati Sertipikasi Gratis untuk MBR, Targetkan Satu Juta Bidang Tanah pada 2026

Jumat, 17 Juli 2026 - 16:26 WIB

Reforma Agraria Harus Berdampak pada Ekonomi Masyarakat, Bank Tanah Perlu Diperkuat

Jumat, 17 Juli 2026 - 15:19 WIB

KKNP-PTLP Perdana STPN Berhasil Petakan Lebih dari 224 Ribu Bidang Tanah dan Restorasi Arsip Pascabencana

Jumat, 17 Juli 2026 - 15:04 WIB

Kajian Komnas HAM Perkuat Langkah Pemerintah Tangani Konflik Agraria Secara Menyeluruh

Berita Terbaru

error: Content is protected !!