Berita Jakarta, Asajabar.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan segera membentuk Panitia Pengadaan Tanah guna mempercepat proses pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Keputusan ini disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, usai menghadiri rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (5/11/2024).
Menteri Nusron menjelaskan, pengadaan tanah dan penataan ruang menjadi dua elemen penting dalam pembangunan infrastruktur nasional.
“Setiap proyek infrastruktur dan pembangunan wilayah membutuhkan tanah dan tata ruang yang sesuai. Oleh karena itu, ATR/BPN akan segera membentuk Panitia Pengadaan Tanah untuk mendukung proyek-proyek ini,” ungkap Nusron.
Ia juga menyebutkan empat fokus utama dalam pembangunan infrastruktur. Pertama, infrastruktur yang berorientasi pada connectivity, seperti pembangunan jalan tol dan pelabuhan.
“Ini adalah prioritas pertama kami. ATR/BPN akan segera memetakan dan menyiapkan tanah yang dibutuhkan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Nusron menyampaikan bahwa pengadaan tanah umumnya berasal dari dua sumber, yaitu tanah negara dan tanah telantar. Jika dalam pembangunan terdapat tanah milik masyarakat yang digunakan, maka pemerintah akan mengedepankan skema ganti untung yang adil.
Selain infrastruktur connectivity, Nusron menambahkan bahwa ada tiga sektor infrastruktur lain yang memerlukan dukungan pengadaan tanah, yaitu infrastruktur untuk swasembada pangan, swasembada energi, dan hilirisasi industri. “Pengadaan tanah menjadi kunci bagi keempat program ini,” ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Menko AHY menekankan pentingnya kepastian hukum dalam penggunaan lahan untuk infrastruktur.
“Tanpa lahan yang legal dan terkelola dengan baik, pembangunan tidak akan berjalan optimal. Pengelolaan tanah harus berlandaskan kesejahteraan rakyat,” kata AHY. (TN)
